Anggaran Dikepras, Pembangunan RSUD Krian Tak Jelas

Sidoarjo, Memorandum.co.id - Pemkab Sidoarjo hanya menyisakan anggaran sebesar Rp 30 Miliar untuk rencana pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Krian. Padahal sebelumnya anggaran proyek itu dialokasikan sebesar Rp 120 Miliar. Di masa pandemi covid-19, sebagian besar dana RSUD Barat itu kembali dikepras hingga menjadi Rp 70 miliar yang rencananya akan dipakai untuk membangun ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD) lebih dulu. Sedangkan fasilitas lainnya bakal digarap tahun depan. “Kondisinya memang tidak memungkinkan karena ada pandemi covid-19 ini. Tapi saya pastikan pembangunannya akan dimulai tahun ini,” jelas Wakil Bupati Sidoarjo, Nur Ahmad Syaifuddin, Jumat (14/8/2020). Soal besaran dananya, Cak Nur mengakui ada sebagian anggaran RSUD Krian yang kembali dialihkan untuk penanganan Covid-19 melalui pos Biaya Tidak Terduga (BTT). “Memang masih banyak yang tidak jadi terpakai. Mungkin bisa saja dikembalikan sebagian,” ujarnya. Lebih lanjut dijelaskannya, sejak awal rencana pembangunan RSUD Krian ini menggunakan konsep multi years agar penggarapannya terpotong-potong. Karena itu pihaknya memilih menggunakan satu kontraktor yang akan menangani proses pembangunan tersebut mulai dari Menejenen Konstruksi (MK)-nya hingga penggarapan fisik bangunannya. Dengan begitu, pelaksanaannya akan tetap utuh meski dikerjakan secara bertahap. Sebagian akan direalisasi tahun ini. Sedangkan untuk biaya finishingnya akan dialokasikan di APBD 2021. ”Kita sudah pengalaman soal itu, beberapa proyek yang dipotong-potong itu tidak baik, apalagi untuk rumah sakit,” katanya. Selain itu, pola tersebut juga menyederhanan birokrasi karena tidak perlu setiap tahun membuka lelang untuk melanjutkan proyek yang sama. ”Lelang MK-nya menunggu kesepakatan antara pihak eksekutif dengan legislati,” imbuh Cak Nur, panggilan akrab Wakil Bupati Sidoarjo itu. Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (Perkim CKTR) Sidoarjo, Sulaksono yang dihubungi terpisah mengatakan, dengan bermodalkan Rp 30 Miliar, pihaknya hanya bisa merealisasi maksimal 10% saja dari rencana. ”Uang segitu hanya cukup untuk manajemen konstruksi (MK) dan proyek fisiknya. Perkiraan hanya sekitar 5 sampai 10 persen terbangun, sangat tipis,” ujarnya. Itu pun juga belum pasti bisa direalisasikan. Sebab, seluruh tahapan proyek ini baru bisa dimulai setelah adanya lelang MK maupun lelang pelaksananya selesai. Menurut Sulaksono, jika proses lelang itu bisa segera dilakukan hingga tuntas, maka pembangunan fasilitas kesehatan yang sangat ditunggu-tunggu warga Sidoarjo Barat tersebut bisa segera digarap.(lud/jok)