GAS Jatim Demo DPRD Jatim Pertanyakan Dana Hibah Pemprov

Surabaya, Memorandum.co.id - Gerakan Selamatkan Jawa Timur (GAS-JATIM) melakukan aksi demonstrasi di depan gedung DPRD Jatim, Jumat (14/8/2O20). Puluhan aktivis ini memprotes keberadaan dana hibah di Provinsi Jawa Timur. Namun pada kenyataanya tidak mempengaruhi kesejahteraan rakyat di 38 kabupaten/kota se Jawa Timur. Ketua GAS-Jatim, Ahmad menjelaskan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur tiap tahunnya mengalokasikan peningkatan anggaran dana hibah. Peningkatan belanja untuk dana hibah ini juga beriringan dengan meningkatnya temuan BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur. "Banyak permasalahan pengelolaan keuangan di dana hibah yang telah dianggarkan dan dikelola oleh beberapa Dinas/SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur," tandas Ahmad. Ahmad menyebutkan, hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Jawa Timur atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 Nomor 89.C/LHP/XVIII.JATIM/05/2014 Tanggal 5 Juni 2014 telah diungkap temuan pemeriksaan penerima hibah belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Gubernur sebesar Rp. 69.700.120.000,00. Dilanjutkan, hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Jawa Timur atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 Nomor 69.C/LHP/XVIII.SBY/05/2016 tanggal 30 Mei 2016, telah diungkap temuan pemeriksaan penerima hibah belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Gubernur sebesar Rp. 68.607.800.000,00. Di Dinas Pendidikan sebesar Rp. 57.758.800.000,00 belum dipertanggungjawabkan. "Ini sebuah permasalahan yang selalu muncul tiap tahun tanpa penyelesaian," kata dia. Dalam aksi kali ini, massa GAS JATIM ditemui Ketua Komisi D DPRD Jatim, Kuswanto. Perwakilan peserta aksi berharap, temuan ditindaklanjuti pimpinan DPRD Jatim. "Kami menerima aspirasi dari peserta aksi," terang Kuswanto. (day)