Selain itu, Lutfi menegaskan bahwa PHK massal kali ini merupakan gelombang ketiga yang terjadi di PT SGS. Ia menilai alasan kerugian yang terus digunakan perusahaan harus dibuktikan melalui laporan keuangan yang telah diaudit sesuai ketentuan.
"Jika alasan PHK karena kerugian, maka harus ada bukti laporan keuangan yang diaudit. Itu yang akan kami minta untuk dibuka secara transparan," ujarnya.
BACA JUGA:DPRD Jombang Godok Raperda Jasa Konstruksi, Siap Perkuat Pengawasan Proyek Daerah
Sarbumusi juga mempertanyakan efektivitas pengawasan yang selama ini dilakukan pemerintah daerah. Berbagai inspeksi dan langkah pengawasan disebut belum mampu menghentikan terjadinya PHK berulang di perusahaan tersebut.
"Kami ingin mengetahui sejauh mana hasil pengawasan yang sudah dilakukan dan langkah konkret apa yang akan diambil pemerintah ke depan agar persoalan serupa tidak terus berulang," pungkasnya. (war)