BATU, MEMORANDUM.DISWAY.ID – Pemerintah Kota Batu kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 sehingga berhasil mempertahankan capaian tersebut selama 11 kali berturut-turut, Jumat 29 Mei 2026.
Predikat tertinggi tersebut menjadi bukti komitmen Pemerintah Kota Batu dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Capaian itu juga menunjukkan penyajian laporan keuangan seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Batu telah memenuhi standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan secara nasional.
BACA JUGA:Wali Kota Batu dan 220 Jemaah Haji Kembali Selamat dari Tanah Suci
Mini Kidi Wipes.--
Plt Wali Kota Batu, Heli Suyanto menyampaikan apresiasi kepada seluruh instansi, staf, serta elemen masyarakat yang telah bekerja keras mempertahankan capaian tersebut.
"Dengan mempertahankan opini WTP hingga sebelas kali bukanlah hal yang mudah, melainkan buah dari kedisiplinan dan sinergi yang kuat dalam pengelolaan anggaran daerah," katanya.
Menurut Heli, prestasi tersebut merupakan hasil kerja keras kolektif seluruh jajaran Pemerintah Kota Batu dalam mengelola keuangan daerah yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
"Raihan WTP ke-11 secara berturut-turut ini harus menjadi motivasi kuat bagi kita semua untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memastikan bahwa setiap rupiah anggaran daerah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," ujarnya.
BACA JUGA:Jabatan Definitif Sekda Kota Batu Diumumkan 5 Juni 2026
Gempur Rokok Illegal--
Menurutnya, BPK RI memberikan opini WTP berdasarkan empat kriteria utama, yaitu kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan informasi keuangan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektivitas sistem pengendalian internal.
"Pemkot Batu dinilai mampu memenuhi seluruh indikator tersebut dengan baik serta terus melakukan perbaikan tata kelola aset daerah secara berkelanjutan," imbuhnya.
Ke depan, Pemerintah Kota Batu berkomitmen tidak hanya mempertahankan predikat tersebut, tetapi juga terus mendorong inovasi digitalisasi sistem keuangan guna mempersempit ruang penyimpangan anggaran.
Selain itu, sinergi antara pihak eksekutif dan legislatif akan terus diperkuat untuk memastikan arah pembangunan daerah berjalan selaras dengan visi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemandirian fiskal Kota Batu.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI tersebut diterima langsung oleh Plt Wali Kota Batu, Heli Suyanto bersama Ketua DPRD Kota Batu di Kantor Perwakilan BPK RI Jawa Timur, Jumat 29 Mei 2026. (nik)