“Jika ada negara yang melanggar, seharusnya mendapat sanksi. Misalnya Israel yang melakukan genosida terhadap Palestina semestinya mendapat hukuman. Tetapi pada kenyataannya hal itu tidak terjadi karena Israel mendapat dukungan dari negara kuat yang memiliki power, yaitu Amerika Serikat,” ungkapnya.
BACA JUGA:Konflik Timur Tengah Memanas: Apakah Aman Berkunjung ke Dubai dan Abu Dhabi?
Ia juga menegaskan bahwa berdasarkan prinsip kedaulatan negara, Iran memiliki hak untuk mengatur urusan dalam negerinya sendiri, termasuk dalam pengembangan teknologi.
BACA JUGA:Konflik Iran-Israel Memanas: Penerbangan Timur Tengah Tertunda, Umrah Ditunda
Dalam hukum internasional, serangan militer hanya diperbolehkan untuk membela diri atau berdasarkan mandat dari Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Muttaqien juga menyinggung perjanjian internasional terkait pengembangan nuklir, yakni Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT).
BACA JUGA:Situasi Timur Tengah Memanas, Penerbangan dari Bandara Juanda Tetap Normal
Negara yang tergabung dalam perjanjian tersebut wajib melaporkan aktivitas pengembangan teknologi nuklir yang dilakukan.
Menurutnya, Iran merupakan anggota NPT dan telah menyatakan bahwa program nuklir yang dikembangkan bertujuan untuk kepentingan damai.
BACA JUGA:Perang AS Iran Belum Kondusif, Ini Daftar Hotline WNI di Timur Tengah
“Bandingkan dengan Israel yang tidak masuk NPT dan memiliki senjata nuklir, tetapi tidak mendapatkan tekanan internasional yang sama,” tuturnya.
Lebih lanjut, Muttaqien menilai lembaga internasional seperti Dewan Perdamaian atau Board of Peace sering kali tidak sepenuhnya netral karena dipengaruhi kepentingan negara besar.
BACA JUGA:Imigrasi Siaga Antisipasi Dampak Penutupan Ruang Udara Timur Tengah
Karena itu, ia menilai Indonesia perlu menyiapkan langkah strategis dalam merespons konflik tersebut.
Gempur Rokok Ilegal.--
Menurutnya, pendekatan yang dapat ditempuh adalah melalui kerja sama multilateral sekaligus tetap berpegang pada prinsip politik luar negeri bebas aktif.