DPD RI Minta Kementan Fokus Urusi Ketahanan Pangan

Jakarta, Memorandum.co.id - Pro dan kontra masih mewarnai rencana Kementerian Pertanian (Kementan) memproduksi massal kalung antivirus corona (Covid-19) yang dibuat dari tanaman eucalyptus.  Kalung tersebut diklaim ampuh mematikan virus corona. Wakil Ketua DPD RI, Sultan Bachtiar Najamudin menilai, rencana tersebut mengada-ada dan tidak sesuai dengan Tupoksinya. "Dokter, kalangan akademisi bahkan masyarakat awam tidak percaya dengan keampuhan kalung itu. Pertama memang, belum ada bukti uji klinis, kedua sedikit aneh kalau Mentan ngurusin yang bukan bidangnya," ujar Sultan kepada wartawan, Selasa (7/7/2020). Untuk itu, kata Sultan, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo diminta untuk fokus pada program ketahanan pangan. "Dalam jangka pendek, kebutuhan pangan saat pandemi Covid-19 ini mungkin tercukupi. Namun ini selalu menjadi isu fundamental yang mengemuka dari tahun ke tahun dan ini yang harus jadi fokus Kementan," tandasnya. Saat ini, pertumbuhan penduduk di Asia, kata Sultan, akan semakin meningkat. Ia mencontohkan produktivitas pangan khususnya beras harus benar-benar ditingkatkan. "Persediaan pangan akan menipis. Untuk itu dibutuhkan peningkatan produktivitas sebagai antisipasi keterbatasan pangan dan energi di masa mendatang," tegasnya. "Sekali lagi, saya mohon Pak Mentan tolong fokus pada sektor pertanian yang menjadi tugas kerjanya, bukan berjualan obat atau antivirus," tambahnya. Senator asal Bengkulu ini juga mengingatkan agar Kementan hati-hati dan tidak gegabah menggunakan anggaran APBN untuk kepentingan yang di luar kebutuhan. "Apalagi Mentan mengatakan akan memproduksinya massal, ini sumber dananya dari mana? Jangan bilang nanti anggarannya dari APBN. Kalau memang tidak bisa dicegah dan memaksa akan produksi kalung itu secara massal silakan tapi jangan pakai APBN," tukasnya. Apalagi, Kementan juga berencana menggandeng PT Eagle Indo Pharma (Cap Lang) untuk memproduksi kalung antivirus tersebut. Bahkan, perjanjiannya sudah diteken lisensi formula antivirus berbasis minyak eucalytus di Bogor pada pertengahan Mei 2020 lalu. Dengan restrukturisasi APBN yang sangat besar, kata Sultan, seharusnya setiap kementerian dan lembaga termasuk Kementerian yang dipimpin Syahrul Yasin Limpo diminta fokus pada penanganan Covid-19 di satuan kerja masing-masing. Terlebih lagi, saat ini alokasi anggaran penanganan Covid-19 menjadi sebesar Rp 905,1 triliun, meningkat dari anggaran sebelumnya Rp 677 triliun. "Ini angka yang sangat besar, jangan main-main. Jika tanpa kajian yang komprehensif, maka produksi kalung anti Corona ini bisa menjadi blunder pemerintah yang berpotensi pada kerugian negara," tukasnya. Terakhir, Sultan juga berpesan, Kementan juga harus berpikir ulang dampak dari produksi kalung secara massal itu. Karena menurutnya, akan ada potensi bakal dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggungjawab. "Bisa saja nanti ada oknum yang memanfaatkan dengan memperjualbelikan kepada masyarakat. Ini juga bisa bahaya dampaknya, iya kalau asli, kalau palsu bagiamana? Terus tujuan produksi kalung massal ini memang mau dijadikan bisnis atau digratiskan? Jangan sampai ini hanya proyek mengambil keuntungan di saat pandemi," pungkasnya. (day)