Suruh Jong Mark Up Rp 4,9 M

SURABAYA - Keterlibatan beberapa pejabat dalam kasus dana hibah jaring aspirasi masyarakat (jasmas) 2016 yang tidak tersentuh hukum, mulai terkuak satu per satu. Tidak hanya anggota DPRD Kota Surabaya yang berdasarkan dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) ikut terseret dalam kerugian negara Rp 4,9 miliar ini, tetapi bola panas ini juga mulai menggelinding ke lingkungan Pemkot Surabaya. Bahkan, secara blak-blakan Hermawan Benhard Manurung, penasihat hukum Agus Setiawan Jong menegaskan, adanya dugaan mark up yang dilakukan oleh pejabat pemkot inisial E yang ditujukan kepada kliennya. “Dari LPJ (laporan pertanggungjawaban) penerima dana hibah yang belum diserahkan ke pemkot, diketahui total sebesar Rp 2,4 miliar. Dari sini klien kami (Jong, red) disuruh mark up menjadi Rp 4,9 miliar. Kami punya bukti dan akan ditampilkan pada waktu agenda pembuktian yang mana ada surat-surat yang dikeluarkan oleh salah satu pejabat pemkot inisal E,” beber Benhard saat ditemui Memorandum di kantornya, Rabu (20/3). Benhard menambahkan, saat ini inisial E yang sebelumnya menjabat kepala pengadaan barang itu dipindahkan di badan penanggulangan bencana dan linmas. “Informasinya saat ini dipindahkan ke linmas,” jelas Benhard. Lanjut Benhard, bukti mark up itu dikuatkan dengan bukti surat yang jelas ada tanda tangan, kop pemkot, dan stempel Pemkot Surabaya. Untuk itu, pihaknya yakin bahwa tiga subjek hukum yaitu anggota dewan, pejabat pemkot, dan penerima hibah dimungkinkan ada konspirasi permufakatan jahat. “Tiga subjek inilah yang harus digali lebih dalam oleh kejaksaan sehingga perkara ini jadi terang benderang dan jelas,” tegas Benhard. Disinggung apakah ketiga subjek hukum ini bisa dijadikan tersangka, Benhard menegaskan bahwa itu bisa karena dalam hukum acaranya dan UU Tipikor serta syarat-syarat tipikor sudah masuk. “Ada empat unsur meliputi adanya perbuatan melawan hukum, memperkaya diri sendiri, menyalahgunakan wewenang, dan merugikan negara serta masyarakat,” pungkas Benhard. Terpisah, Humas Pemkot Surabaya M Fikser saat dikonfirmasi ada dugaan keterlibatan pejabat pemkot berinisial E dalam kasus jasmas, seperti yang diungkap Benhard, mengatakan akan mengecek dulu di linmas. “Saya cek dulu di linmas terkait masalah tersebut,” singkat Fikser kepada Memorandum. (fer/udi/nov)