MALANG, MEMORANDUM.CO.ID – Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Polres Malang untuk memberikan sosialisasi mengenai kode etik, tata beracara, serta aturan penggunaan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) khusus anggota DPR RI, Rabu 3 Desember 2025.
Kapolres Malang AKBP Danang Setiyo P.S. menyebut kunjungan tersebut menjadi ruang penting bagi Polres Malang untuk memahami mekanisme etik dan kewenangan MKD.
Mini Kidi--
Kegiatan itu sekaligus memperkuat kolaborasi antara kepolisian dan lembaga legislatif.
“Kami berterima kasih kepada Tim MKD yang telah hadir memberikan sosialisasi. Materi ini sangat penting untuk memperkuat koordinasi, terutama terkait kode etik, tata beracara, dan pemahaman penggunaan TNKB khusus DPR RI,” ungkap AKBP Danang.
BACA JUGA:Spesialis Pencuri Cup Sealer Booth Minuman Digelandang Polisi
Dalam kesempatan itu, AKBP Danang memaparkan gambaran umum situasi kamtibmas di wilayah hukum Polres Malang.
Ia juga menjelaskan program pelayanan publik serta inovasi yang dijalankan Polres Malang.
“Polres Malang terus berupaya memberikan pelayanan yang cepat, terukur, dan adaptif melalui berbagai inovasi, mulai dari command center, layanan terpadu, hingga ruang restorative justice,” kata Danang.
BACA JUGA:Operasi Zebra Semeru 2025 Resmi Ditutup, Polres Malang Tindak 103 Ribu Pelanggar
Rangkaian sosialisasi kemudian diisi pemaparan tim MKD mengenai tugas dan wewenang MKD yang bersifat serupa fungsi pengawasan etik, mekanisme penindakan etika anggota DPR, dan aturan terbaru terkait format TNKB khusus DPR RI.
MKD turut mengulas hak imunitas anggota DPR serta mekanisme penanganan kasus yang melibatkan anggota legislatif ketika beririsan dengan tugas kedewanan.
Kunjungan tersebut menjadi bentuk apresiasi dan dukungan DPR RI terhadap Polres Malang yang dinilai konsisten menjaga stabilitas keamanan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
BACA JUGA:Satlantas Polres Malang Luncurkan Zebratron, Sosialisasi Operasi Zebra Lewat Videotron Keliling
AKBP Danang menegaskan Polres Malang siap bekerja sama dengan MKD dalam penanganan perkara yang berkaitan dengan anggota DPR sesuai ketentuan yang berlaku.
Ia menilai kolaborasi Polri dan MKD penting untuk menjaga marwah lembaga serta memastikan penegakan hukum berjalan transparan dan profesional.
BACA JUGA:Operasi Zebra Semeru 2025 Batu Fokus pada Preemtif, Preventif, dan Represif Humanis
“Kami menyambut baik kerja sama ini. Pada prinsipnya Polri tetap memproses setiap dugaan pelanggaran tindak pidana sambil memastikan koordinasi yang tepat dengan MKD,” ujar Kapolres. (kid)