Ia menambahkan, daripada anggaran APBD habis untuk menutup kerugian perusahaan daerah, DPRD harus memperkuat fungsi pengawasan.
“DPRD harus menjalankan fungsi pengawasan agar bisa menyelamatkan kekuatan PAD. Jangan sampai ada penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan perusahaan daerah. Bisa saja rekomendasi nanti ke ranah hukum melalui aparat penegak hukum (APH). Bagaimana proses selanjutnya terserah APH,” tandasnya serius.
Freddy yang telah empat periode duduk sebagai anggota DPRD Jawa Timur mengingatkan bahwa pengelolaan BUMD harus dijaga agar transparan dan akuntabel, terutama terkait keuangan yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Timur. (day)