PKS Jatim Minta Pemerintah Keluar dari Zona Merah Corona

Surabaya, memorandum.co.id - DPW PKS Jawa Timur berharap Pemprov Jatim bersama 38 kabupaten/kota se-Jatim bisa keluar dari zonah merah pandemi corona. Sebab hingga saat ini hampir di semua kabupaten/kota, utamanya wilayah Surabaya Raya masih terus bertambah jumlah positif Covid-19. Jangan masyarakat dihadapkan pada simalakama. Mau mati karena wabah atau mati karena tidak bisa makan. Ketua Umum DPW PKS Jatim Irwan Setiawan menyampaikan, kurva pandemi Covid-19 di Jatim hingga mencapai yang tertinggi di Indonesia. "Segala daya upaya untuk memimpin semua stakeholder dan masyarakat agar di masa transisi ini bisa terjadi kelandaian kurva pandemi," ujar Irwan Setiawan dihadapan pengurus DPW melalui rapat daring. Kang Irwan menegaskan disiplin dalam pemberlakuan protokol kesehatan diperlukan saat menjalani masa transisi. "Ini harus lebih ketat. Lakukan komunikasi dan sanksi yang jelas. Semua orang wajib memakai masker. Yang tidak memakai langsung diberikan sanksi. Agar ada efek jera. Ini untuk melindungi masyarakat," tegas Irwan. Lanjut mantan anggota DPRD Jatim ini, sanksi juga diberikan pada pelaku ekonomi jika tidak melaksanakan protokol. "Anda boleh buka usaha, tapi jika tidak patuh, ditutup lagi. Sesederhana itu. Toh tidak berat juga melaksanakan protokol kesehatan ini. Hanya butuh kedisiplinan. Di sinilah sesungguhnya esensi new normal itu," terang Irwan Selain itu, kesiapan fasilitas kesehatan dalam menerima pasien Covid-19. Baik PDP maupun pasien terkonfirmasi. "Sekarang hampir semua rumah sakit di Surabaya punya pasien Covid-19 atau PDP. Bagaimana dukungan kepada mereka. APD, biaya operasional, koordinasi harian, harus di-support pemprov dan setiap hari dipantau. Jangan sampai kekurangan logistik. Dan jangan sampai kebutuhan tenaga kesehatan tidak terpenuhi lalu mengakibatkan gugurnya mereka," tegas Irwan. Irwan menyayangkan banyaknya warga terpapar Covid-19 yang masuk RS dalam kondisi sudah parah. "Karena katanya RS penuh. Sehingga mereka isolasi di rumah. Padahal kalau sudah parah baru masuk RS, maka kemungkinan sembuhnya malah lebih kecil," tuturnya. Irwan berharap pemprov tidak begitu saja menyerahkan pengendalian pandemi kepada pemkab dan pemkot, terutama di Surabaya Raya yang angka positif Covid-19 memberikan kontribusi 70 persen lebih. "Pandemi Covid-19 ini kan bencana Nasional. Aturannya mengikuti Pusat. Dan pemprov adalah perpanjangan tangan Pemerintah Pusat. Maka harus intervensi. Sebab banyak hal yang tidak dimiliki kewenangannya oleh pemerintah kabupaten/kota. Jangan masyarakat dihadapkan pada simalakama. Mau mati karena wabah atau mati karena tidak bisa makan. Tugas pemerintah menjaga agar warga terhindar dari keduanya," pungkas Irwan.(day/tyo)