SURABAYA, MEMORANDUM.CO.ID – Penurunan dana transfer dari pemerintah pusat hingga Rp 2,1 triliun membuat pemprov dan DPRD Jawa Timur harus mencari langkah strategis agar APBD 2026 tidak defisit.
Selasa, 14 Oktober 2025.
Ketua Fraksi Golkar DPRD Jatim, Pranaya Yudha, menyebut pengurangan dana transfer merupakan risiko yang harus diantisipasi dengan kebijakan efisien dan inovatif.
Mini Kidi--
“Angka koreksi sebesar Rp 2,1 triliun jelas akan memberatkan proyeksi APBD Tahun Anggaran 2026. Karena itu, perlu strategi cepat untuk menutup kebutuhan anggaran,” ujar Yudha.
Ia mengusulkan langkah penghematan melalui pengurangan anggaran makan minum kegiatan dan meniadakan pengadaan kendaraan dinas.
“Harus ada pengurangan dan efisiensi untuk makan minum. Termasuk kebijakan tidak adanya pengadaan kendaraan dinas bagi eksekutif maupun legislatif,” tegasnya.
BACA JUGA:Ketua DPRD Jatim: HUT Ke-80 Jawa Timur Momentum Reflektif Sarat Makna Historis
Selain efisiensi, Yudha juga menekankan pentingnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Kami mengajukan cukai rokok SKM3 untuk diperjuangkan ke pemerintah pusat. Produk yang tadinya ilegal bisa diurus izin cukainya, sehingga menjadi sumber PAD. Kami perkirakan bagi hasil dari pusat bisa naik hingga Rp 1,5 triliun,” ungkapnya.
Politisi muda Partai Golkar ini juga mendorong peningkatan kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jawa Timur.
“Jangan kalah dengan BUMD di Jateng. Jatim harus mampu meningkatkan PAD lewat BUMD. Saat ini setoran PAD dari BUMD belum menyentuh Rp 500 miliar,” tambahnya.
Pakar politik Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Dr Moch Mubarok Muharam, menilai penurunan dana transfer pusat disebabkan oleh kebijakan nasional seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Sekolah Rakyat (SR).
BACA JUGA:DPRD Jatim Dorong Evaluasi Menyeluruh Tata Kelola Pertambangan Pascamusibah Magetan
Menurutnya, Pemprov Jatim dan DPRD perlu berani melakukan koreksi APBD 2026 dengan langkah konkret agar tidak membebani fiskal daerah.
“Upaya ini penting agar APBD tidak terganggu oleh berkurangnya dana pusat,” ujar Dr Mubarok.
Ia menegaskan bahwa peningkatan PAD tidak cukup dari pajak, melainkan harus mendorong produktivitas di sektor pertanian, pertambangan, dan perkebunan.
BACA JUGA:Ketua Komisi D DPRD Jatim Dorong Kaji Ulang Reaktivasi Rel KA di MaduraBACA JUGA:Ketua Komisi D DPRD Jatim Dorong Kaji Ulang Reaktivasi Rel KA di Madura
“Pemprov dan DPRD Jatim harus memperkuat sektor produksi dan jasa dengan menjalin kemitraan bersama industri manufaktur untuk meningkatkan PAD sekaligus kesejahteraan masyarakat,” tutupnya.
Pernyataan Dr Mubarok ini sekaligus mengingatkan agar kebijakan anggaran Pemprov Jatim tidak boros, demi memastikan kesejahteraan rakyat tetap menjadi prioritas utama.