SURABAYA, MEMORANDUM.CO.ID – Rencana Pemerintah Kota Surabaya untuk memodernisasi layanan pemotongan hewan melalui pembangunan Rumah Potong Hewan sapi baru di kawasan Tambak Osowilangon, Surabaya Barat, menghadapi penolakan keras. Para mitra jagal yang selama ini beroperasi di RPH Pegirian menolak rencana relokasi tersebut, Kamis 25 September 2025.
Sikap tegas ini disampaikan oleh Abdullah, selaku koordinator jagal sapi di RPH Pegirian. Menurutnya, kebijakan relokasi ini sama sekali tidak mendesak dan dibuat tanpa menyerap aspirasi para pelaku utama di lapangan.
BACA JUGA:Sidak RPH Sapi di Tambak Osowilangun, Komisi B DPRD Surabaya Beri Catatan Penting
"Terkait rencana relokasi, kami dari para jagal RPH Pegirian tidak setuju. Berbicara tentang urgensi, tidak ada urgensinya sama sekali. Berbicara kepentingan apa pun, tidak ada sama sekali," tegas Abdullah.
Abdullah memaparkan bahwa RPH Pegirian saat ini sudah memenuhi semua standar administratif yang diperlukan, mulai dari sertifikasi Majelis Ulama Indonesia hingga Nomor Kontrol Veteriner. Hal ini, menurutnya, menggugurkan alasan bahwa pemindahan dilakukan untuk perbaikan standar.
Lebih jauh, ia mengkritik kebijakan ini sebagai keputusan sepihak yang tidak mempertimbangkan nasib masyarakat di tingkat bawah.
BACA JUGA:Pastikan Layak dan Aman, DPRD Surabaya Segera Sidak RPH Tambak Osowilangun
"Ini adalah kebijakan yang bagi saya tidak aspiratif. Seharusnya masyarakat di bawah ditanya dulu. Ini seakan hanya mementingkan orang atas saja," ujarnya.
Alasan penolakan para jagal juga didasari oleh janji politik yang pernah diucapkan oleh Wali Kota Surabaya. Abdullah mengklaim bahwa di masa kampanye, pernah ada janji untuk tidak akan memindahkan RPH Pegirian.
"Alasan pertama, kami menagih janji politik Pemkot Surabaya. Dulu kami mungkin terbuai dengan janji bahwa Pemkot tidak akan memindahkan RPH ke tempat baru," ungkapnya.
Mini Kidi--
Selain itu, ia juga membantah jika keberadaan RPH Pegirian menimbulkan masalah di lingkungan sekitar. Menurutnya, perwakilan warga melalui RW setempat tidak pernah menyatakan keberatan, sehingga isu terkait dampak lingkungan tidak relevan.
"Kita secara pembangunan perekonomian di sana juga sudah mulai membaik. Artinya sudah bagus sekali," imbuhnya.
Abdullah menegaskan bahwa tidak ada sosialisasi yang layak kepada para jagal terkait rencana besar ini. Ia menggarisbawahi peran vital para jagal dalam operasional RPH.
BACA JUGA:RPH Surabaya Terus Berbenah, Optimalkan IPAL
"Bagi kami, tidak ada sosialisasi di bawah. Kalau ingin mengambil kebijakan, seharusnya serap dulu aspirasi di bawah, karena yang akan menjalankan adalah kami para jagal. Kalau RPH tidak ada jagal, siapa yang mau melakukan pemotongan?" tanyanya.
Dengan berbagai alasan tersebut, para jagal RPH Pegirian menyatakan akan menolak dengan keras upaya relokasi dalam bentuk apa pun.
"Kuncinya adalah kami tidak setuju. Kami menolak dengan alasan apa pun Pemkot Surabaya memindahkan RPH Pegirian ke tempat yang baru," pungkasnya.