SURABAYA, MEMORANDUM.CO.ID – DPRD Kota Surabaya optimis rencana pinjaman daerah Rp3,15 triliun menjadi motor pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, Senin 22 September 2025.
Optimisme tersebut muncul setelah DPRD Kota Surabaya melakukan konsultasi dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas di Jakarta pekan lalu.
Mini Kidi--
Wakil Ketua DPRD Surabaya, Arif Fathoni, menyampaikan bahwa berdasarkan evaluasi pemerintah pusat, Surabaya dinilai sangat layak untuk mengambil opsi pembiayaan tersebut.
"Berdasarkan dokumen yang diterima Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, dan Bappenas, serta studi kelayakan yang ada, Surabaya sangat memenuhi syarat untuk mengambil pembiayaan alternatif," ujar Arif Fathoni.
Pinjaman periode 2026–2027 itu berasal dari dua sumber, yakni PT Sarana Multi Infrastruktur sebesar Rp2,71 triliun dan Bank Jatim senilai Rp447,8 miliar.
BACA JUGA:Sekretariat DPRD Se-Jatim Perkuat Sinergi untuk Pelayanan Prima
Dana tersebut akan dialokasikan untuk membiayai sejumlah proyek infrastruktur strategis di Surabaya.
Proyek yang direncanakan antara lain pembangunan Jalan Lingkar Luar Barat, pelebaran Jalan Wiyung, pembangunan Flyover Dolog, pembangunan Saluran Diversi Gunungsari, pemasangan Penerangan Jalan Umum, pembangunan Jalan Tembus Dharmahusada, serta proyek penanganan genangan.
Menurut politisi yang akrab disapa Mas Toni ini, realisasi proyek akan memberikan efek domino positif bagi perekonomian kota.
Ia mencontohkan proyek Saluran Diversi Gunungsari yang diyakini mampu menumbuhkan pusat usaha baru dan menciptakan lapangan kerja.
BACA JUGA:Sengketa Lahan Darmo Hill, DPRD Surabaya Bawa Aduan Warga ke Kementerian BUMN
“Kami optimistis di tahun 2026 masyarakat Surabaya sudah bisa merasakan dampaknya secara langsung,” tegasnya.
Untuk memastikan penggunaan dana pinjaman tepat sasaran dan transparan, DPRD Surabaya berkomitmen melakukan pengawalan ketat guna menghindari potensi penyimpangan.
"Seluruh fraksi akan menugaskan anggotanya untuk memastikan pinjaman alternatif ini sesuai antara apa yang direncanakan dengan apa yang akan dilaksanakan," tambah Toni.
Arif Fathoni menegaskan langkah ini juga bagian dari persiapan Surabaya menghadapi pembangunan nasional, terutama terkait pemindahan Ibu Kota Negara pada 2028.
BACA JUGA:Ijazah Siswi Lulusan SMA Ditahan, Sekretaris Fraksi Gerindra DPRD Surabaya Azhar Kahfi Turun Tangan
Menurutnya, Surabaya bersama daerah penyangga seperti Sidoarjo dan Gresik harus berkembang secara sinergis.
Selain fokus pada infrastruktur fisik, ia berharap APBD 2026 tetap menjadi instrumen utama untuk pengentasan kemiskinan.
Perhatian juga perlu diberikan pada sektor ekonomi kreatif, sejalan dengan cita-cita Surabaya menjadi kota gaming city.
“Dengan dukungan pembiayaan alternatif dan APBD yang tepat, Surabaya dapat memperkuat pembangunan infrastruktur sekaligus memacu ekonomi kreatif dan kualitas sumber daya manusia,” pungkasnya.