SITUBONDO, MEMORANDUM.CO.ID – Pemerintah Kabupaten Situbondo menghadapi tantangan berat menyusul kebijakan pemerintah pusat yang akan memangkas alokasi Transfer ke Daerah (TKD) pada tahun 2026, Jumat 19 September 2025.
Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo menyampaikan hal tersebut setelah menghadiri Musyawarah Daerah XI Partai Golkar di Gedung Serbaguna Pasir Putih, Situbondo.
Mini Kidi--
“Pemangkasan ini tentu berdampak pada arah kebijakan daerah. Karena itu, kami sudah mengusulkan agar ada mekanisme mitigasi, mengingat turunnya cukup drastis,” tegas Yusuf Rio Wahyu Prayogo.
Mas Rio mengetahui kebijakan pengurangan TKD saat mengikuti rapat Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) bersama Menteri Dalam Negeri di Jakarta sehari sebelumnya.
BACA JUGA:Yani Wijaya Baihaqi Nahkodai Golkar Situbondo 2025-2030
“Kami menilai bahwa pemangkasan ini akan berdampak besar pada kondisi fiskal daerah, termasuk Kabupaten Situbondo,” kata Mas Rio, panggilan akrab Bupati Situbondo.
Menurutnya, pemangkasan TKD tahun 2025 mencapai Rp34 miliar dari total alokasi yang seharusnya diterima Pemkab Situbondo. Secara nasional, alokasi TKD dipangkas dari Rp890 triliun menjadi Rp693 triliun.
“Kami memperkirakan pemotongan pada tahun 2026 akan lebih besar, dengan potensi kehilangan dana antara Rp100 miliar hingga Rp120 miliar untuk Kabupaten Situbondo,” jelasnya.
BACA JUGA:Pra Musda Hasilkan Balon Tunggal Ketua DPD Golkar Situbondo
Mas Rio juga mendorong pemerintah pusat untuk meninjau ulang skema pembiayaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
“Kami menilai beban daerah terlalu berat karena jumlah formasi ditentukan pusat, sementara gaji dan tunjangan sepenuhnya ditanggung daerah,” ujarnya.
Ia menegaskan, jika pemangkasan terus berlangsung tanpa solusi bersama, maka banyak program pembangunan strategis di daerah akan terganggu.
“Jika pemangkasan terus berlangsung tanpa solusi bersama, banyak program pembangunan strategis di daerah akan terganggu,” pungkasnya.