JOMBANG, MEMORANDUM.CO.ID - Gelombang protes terhadap kebijakan kenaikan tunjangan anggota DPRD Jombang semakin meluas. Senin 15 September 2025, puluhan aktivis bersama elemen serikat buruh yang tergabung dalam Dewan Pimpinan Pusat Aliansi Gerakan Aktivis Jombang Peduli (DPP GAS JP) mendatangi kantor DPRD Jombang. Mereka menuntut agar dewan segera melakukan evaluasi dan membatalkan kenaikan tunjangan yang dinilai tidak peka terhadap kondisi masyarakat.
Ketua DPP GAS JP Kabupaten Jombang, Luthfi Mulyono, menegaskan bahwa tuntutan ini sudah disampaikan secara resmi melalui surat kepada DPRD. Ia menekankan bahwa pihaknya memberikan tenggat waktu hingga 25 September untuk menyelesaikan evaluasi sekaligus membatalkan kenaikan tunjangan.
BACA JUGA:DPRD Jombang Sahkan Raperda Perseroda BPR Bank Jombang Menjadi Perda
Mini Kidi--
“Intinya kami memegang teguh surat tuntutan yang sudah kami serahkan. Kami meminta DPRD melakukan evaluasi dan membatalkan kenaikan tunjangan. Selain itu, Ketua DPRD harus meminta maaf serta mengklarifikasi segala tindakannya yang memperkeruh situasi. Batas waktunya sampai 25 September,” ujar Luthfi.
Ia menambahkan, jika tuntutan itu tidak ditindaklanjuti, pihaknya memastikan akan terjadi gejolak pada 29 September mendatang. Bahkan, mereka telah menyampaikan hal tersebut kepada Kapolres Jombang sebagai langkah antisipasi.
BACA JUGA:Kepengurusan Kopdes Merah Putih, DPRD Jombang Minta Pemkab Lakukan Konsolidasi
“Kalau ada gejolak, pemicunya bukan dari kami. Pemicu utamanya ada di legislatif. Kami melihat DPRD saat ini tidak peka terhadap situasi, justru lebih mengedepankan paradigma dan kalkulasi politik dibanding kebutuhan rakyat,” tegasnya.
Menanggapi desakan tersebut, Ketua DPRD Jombang, Hadi Atmaji, menyatakan siap menindaklanjuti aspirasi yang masuk. Namun, ia menegaskan bahwa evaluasi tidak bisa diputuskan secara sepihak.
BACA JUGA:DPRD Jombang Dukung Job Fit dan ?Minta Seleksi Mutasi Berdasarkan Kompetensi
“Kita akan melakukan evaluasi secara internal. Tetapi hasilnya tentu tidak bisa saya putuskan langsung di forum ini, harus ada koordinasi dengan berbagai pihak-pihak terkait. Namun kami berkomitmen melaksanakan evaluasi seperti yang dituntutkan, dan saya berharap sebelum batas waktu yang diberikan sudah ada hasilnya,” kata Hadi.(war)