Bamus Raperda BMD Kota Surabaya Tunggu Keputusan Gubernur

Surabaya, memorandum.co.id - Raperda Barang Milik Daerah (BMD) Kota Surabaya saat ini sudah memasuki tahap fasilitasi Gubernur Jawa Timur. Rencananya, setelah selesai difasilitasi gubernur, proses selanjutnya kembali masuk ke Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Kota Surabaya, kemudian berlanjut diparipurnakan atau disahkan menjadi peraturan daerah. Ketua Pansus BMD Kota Surabaya Aning Rahmawati mengatakan, Raperda BMD sudah dalam posisi di gubernur, jadi tinggal menunggu keputusan dari gubernur. “Sudah dalam fasilitasi di Gubernur Jatim,” ujarnya di gedung DPRD kota Surabaya, Rabu (3/6). Ia menjelaskan, dalam proses Raperda BMD ada catatan yang sangat krusial yaitu, pasal penghapusan aset daerah. Di mana beberapa kali pansus harus menghadirkan pakar hukum, dan warga pemegang surat ijo. Meski akhirnya disepakati bahwa, penghapusan aset daerah tidak boleh bertentangan dengan di atasnya Permendagri, di atasnya peraturan pemerintah (PP). Karena, kata Aning, untuk menghapus aset daerah dari Sistem Informasi Daerah (Simbada) Pemkot Surabaya, harus melalui proses pengadilan dan memiliki kekuatan hukum tetap, dan ada jaminan tidak ada gugatan di kemudian hari. “Karena jika masih ada gugatan lainnya maka warga bisa PK atau banding lainnya," terang dia. Politisi PKS Kota Surabaya ini menambahkan, pansus BMD tetap akan merekomendasikan warga surat ijo, namun untuk pasal pelepasan aset masuk tidak bisa sampai 100persen dilepas begitu saja. Misalnya, menurut Wakil Ketua Komisi C ini, dalam kunker ada daerah seperti Jakarta, soal pelepasan aset rendah sekali hanya 25 persen, sisanya masih dikelola oleh pemda setempat. Lanjutnya, jadi saat pembahasan pelepasan aset itu harus ada aprisalnya antara pemkot dan masyarakat, karena jika dilepas semua dari mana pendapatan Kota Surabaya di sektor aset daerah “Intinya, kalau mau ada pelepasan aset surat ijo itu harus merubah kembali lerda aset daerah Kota Surabaya," pungkasnya.(why/tyo)