LAMONGAN, MEMORANDUM.CO.ID - Pemerintah Kabupaten Lamongan gelar puncak peringatan Hari Anak Nasional (HAN) tahun 2025, di Alun-Alun Kabupaten Lamongan, Rabu 6 Agustus 2025.
BACA JUGA:YKI Lamongan Dikukuhkan, Pak Yes Berharap Agile dalam Pelayanan Promotif hingga Suportif
Hadir pada kegiatan tersebut, Bupati Lamongan Yuhronur Efendi menuturkan bahwa Kabupaten Lamongan telah berhasil mencapai beberapa penghargaan seperti predikat Nindya dalam kategori Kabupaten Layak Anak (KLA) pada tahun 2023 hingga penghargaan sebagai top lima pencegahan dan perkawinan anak (PPA) award 2025.
Mini Kidi--
Melihat capaian yang telah diraih, bupati yang akrab disapa Pak Yes mengatakan bahwa momentum HAN harus dijadikan sebagai komitmen mewujudkan KLA. Dan menjadikan capaian sebagai tolok ukur dalam memaksimalkan upaya memenuhi hak anak di Lamongan.
BACA JUGA:Kunjungi Progres Fasilitas PT DESI, Pak Yes Sebut Industri Investasi Membanggakan
Hak anak meliputi hak untuk hidup, hak untuk tumbuh dan berkembang, hak untuk mendapatkan perlindungan, dan hak untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan sosial.
"Pemerintah Kabupaten Lamongan terus berupaya menjadikan Lamongan ini sebagai kabupaten yang layak anak. Yangmana bertujaun menciptakan iklim tumbuh kembang anak dan memberikan hak-hak kepada anak," tutur Pak Yes.
BACA JUGA:Hadiri Maulidurrasul, Pak Yes Ungkap Majelis Dzikir Tingkatkan Keimanan
Terlebih menyongsong Indonesia Emas 2045, hal utama yang dibutuhkan adalah menyiapkan generasi emas.
Dengan demikian, Kabupaten Lamongan sudah menyiapkan ragam upaya mulai dari memberikan beasiswa pendidikan terintegrasi dan gratis (Perintis). Dengan beasiswa yang diadakan setiap tahun bertujuan untuk memberikan akses pendidikan kepada anak yang tidak mampu.
BACA JUGA:Pimpin Apel, Pak Yes Ajak ASN Sebagai Support System Pemerintah
Lalu ada Aksi Biru (Anak Tidak Sekolah Kembali Sekolah Melalui Bakti Insan Guru). Program ini sebagai komitmen menuntaskan anak putus sekolah.
Selanjutnya adalah program Sadel Cepak atau singkatan dari "Desa Model Pencegahan Perkawinan Anak". Ini adalah program yang diluncurkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Lamongan, untuk mencegah perkawinan anak di Lamongan.
Dan saat ini, ada Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 25 di Brondong. Hadirnya program pemerintah pusat tentu memiliki tujuan utama mengentas kemiskinan dan memberikan fasilitas pendidikan gratis kepada anak dari keluarga kurang mampu.