Edward menegaskan, keluhan-keluhan semacam itu memang harus disikapi. Untuk itu, dalam waktu dekat akan ada langkah, LBH Rumah Kita Nusantara akan mempertanyakan persoalan ini ke Pemkot Surabaya, bahkan juga akan meminta hearing di DPRD Kota Surabaya untuk memastikan apakah proses perizinannya, proses pembangunannya sudah termonitor, dan juga sudah melalui proses yang benar?
"Kalau ternyata hal itu banyak penyimpangan dan banyak proses yang tidak benar dilakukan, ya berarti harus ada langkah-langkah yang mengutamakan perlindungan kepada warga,"tegas dia.
Kenapa demikian? Lantaran, menurut Edward, karena di situ juga ada panti asuhan anak yatim yang kalau pembangunan diteruskan bisa-bisa berpotensi longsor atau ambles dan segala macam, karena perusahaan menggali. Yang sifatnya menggali dalam rangka membangun basement itu harus menggali dengan kedalaman tertentu yang potensi longsornya itu memungkinkan berisiko buat warga, apalagi yang rumahnya 0 meter dengan lokasi proyek. "Ini yang harus bisa mendapatkan penjelasan dari pihak kontraktor atau penyelenggara pembangunan tersebut," jelas dia.
BACA JUGA:Gedung Terbengkalai di Jalan Embong Malang hendak Dibangun Apartemen 24 Lantai
Jika semua jalan mediasi tak membuahkan hasil, dan warga ingin melaporkan ke kepolisian bagaimana?
Edward menuturkan, pihaknya akan mencari langkah-langkah hukum yang memang bisa dijadikan landasan untuk melindungi warga. Apakah melalui aspek hukum pidana atau gugatan ke pengadilan secara perdata maupun tata usaha negara, itu semua nanti akan dilakukan kajian-kajian yang lebih mendalam. "LBH Rumah Kita Nusantara yang beranggotakan 21 pengacara siap mendampingi warga. Tapi setidaknya kalau ini disupport oleh aparat pemerintah ataupun aparat penegak hukum, seharusnya keberpihakan kepada warga yang itu demi kepentingan lebih umum kan, dibanding untuk kepentingan tertentu saja," pungkas dia.(day)