Sebagai tindak lanjut, Pemkab Gresik akan membentuk Gabungan Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas). Kelompok tersebut akan berfungsi sebagai pengawas untuk memastikan larangan jaring cantrang dipatuhi.
Pokmaswas bakal segera diluncurkan pada bulan Mei 2025. “Mudah-mudahan aturan ini dapat segera kami wujudkan," tuturnya.
Alif menyebut, Pemkab Gresik juga bekerja sama dengan Pemprov Jatim dan Polda Jatim untuk memperkuat pengawasan terhadap pelanggaran di sektor perikanan.
BACA JUGA:760 Ruang Kelas Sekolah Negeri Rusak, Pemkab Gresik Siapkan Anggaran 12 Miliar untuk Perbaikan
Selain itu, pihaknya juga berencana menggandeng nelayan lokal untuk membentuk Satgas Pesisir. Mereka akan ditugaskan sebagai tim pengamanan di pesisir.
Satgas akan dibekali perlengkapan khusus untuk membantu menjaga ekosistem laut. Sekaligus mengawasi penggunaan jaring cantrang yang dapat mengganggu hasil tangkapan nelayan tradisional.
"Kami sedang mengupayakan MoU dengan Pemprov Jatim untuk mewujudkan Satgas Pesisir yang melibatkan nelayan,” tandasnya. (rez)