Pemprov Jatim Cairkan Bansos untuk Warga Terdampak Covid-19

Surabaya, memorandum.co.id - Dana bansos program social safety net yang dialokasikan Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mengintervensi warga terdampak Covid-19 mulai dicairkan. Gubernur Khofifah Indar Parawansa mengadakan rakor secara virtual bersama bupati/wali kota se-Jawa Timur untuk berkoordinasi terkait penyaluran bansos untuk warga terdampak Covid-19. Turut dalam rakor melalui video conference dari Grahadi yakni Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak, Sekdaprov Jatim Heru Tjahjono serta beberapa Kepala OPD di lingkungan Pemprov Jatim. Dalam rakor tersebut, pertama, Gubernur Khofifah meminta pada bupati/wali kota untuk segera menyelesaikan proses penyampaian data by name by address kepada Kementerian Sosial melalui Pusdatin sebagai dasar pemberian bantuan sosial tunai kepada warga masyarakat terdampak covid-19 senilai Rp 600 ribu/KPM per bulan selama tiga bulan yang masa updatenya diperpanjang sampai hari ini Rabu (6/5) sampai jam 24.00. “Kami mohon sampai dengan pukul 24.00 hari ini data tersebut sudah masuk. Termasuk bagi kabupaten /kota yang belum memaksimalkan data sesuai kuota, jika masih memungkinkan untuk dapat dimaksimalkan sehingga semua kuota dapat terpenuhi,” katanya. Tak hanya berkoordinasi terkait bansos tunai dari Kemensos, dalam rakor virtual itu, Gubernur Khofifah juga menyosialisasikan terkait bansos social safety net yang diberikan oleh Pemprov Jawa Timur. Pertama yaitu bansos suplemen dan pelapisan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), kemudian juga program bantuan pangan/tunai melalui Bantuan Keuangan Khusus (BKK), dan bantuan sosial warung sekitar pondok pesantren. Yang saat ini sudah mulai bisa dinikmati para warga terdampak Covid-19 di Jawa Timur adalah dana pelapisan pada keluarga penerima manfaat (KPM) Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) berbasis kelurahan. Dana tersebut sudah ditransfer ke masing-masing rekening KPM yang berbasis kelurahan melalui pengisian rekening BPNT masing-masing KPM di bank penyalur yakni Bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Dengan intervensi ini, maka setiap KPM berbasis kelurahan, tidak hanya mendapatkan bantuan Rp 200 ribu berupa sembako dari pemerintah pusat. Melainkan juga ditambah top up sebesar Rp 100 ribu dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur. “Kami sudah salurkan melalui transfer dari Bank Himbara bantuan top up untuk KPM BPNT yang berbasis kelurahan. Mereka warga Jatim yang dapat bantuan BPNT sebesar Rp 200 ribu dalam bentuk sembako, ditambah oleh Pemprov Jatim top up sebesar Rp 100 ribu. Total berjumlah 333.022 keluarga penerima manfaat,” kata Khofifah. Tujuan penambahan top up ini karena untuk wilayah berbasis kelurahan, mereka tidak memiliki tambahan bantuan dari realokasi dana desa yang diberikan untuk warga terdampak. Sehingga Pemprov Jatim merasa perlu untuk menambah pelapisan bantuan ini. Total KPM di Jawa Timur yang akan mendapatkan tambahan top up ini ada sebanyak 333.022 KPM dengan nilai total bantuan dari Pemprov Jatim mencapai Rp 99,906 miliar. Tambahan top up ini akan dilakukan tiga kali selama tiga bulan ke depan. "Kalau kita rinci bagi daerah yang kini sedang menerapkan PSBB, untuk Kota Surabaya yang mendapatkan top up dari Pemprov Jatim ada sebanyak 118.758 KPM, yang setara dengan Rp 5,62 miliar," kata Khofifah. Sedangkan untuk Kabupaten Sidoarjo yang menerima top up ini ada sebanyak 6.773 KPM yang setara dengan total nilai Rp 2 miliar. Dan untuk Kabupaten Gresik yang akan menerima bantuan top up ada sebanyak 3.448 KPM atau setara Rp 1 miliar. Selanjutnya, bansos social safety net yang diberikan Pemprov Jatim adalah berupa bantuan keuangan khusus bagi warga terdampak covid-19 yang diberikan melalui kabupaten kota. (yok/tyo)