SURABAYA, MEMORANDUM.CO.ID - Kebijakan efisiensi anggaran yang dicanangkan Presiden melalui Inpres Nomor 1 Tahun 2025 yang berujung pada pemangkasan anggaran pemerintah sebesar Rp306,69 triliun turut berimbas pada Pemerintah Kota Surabaya.
Wali Kota Eri Cahyadi mengambil langkah serupa dengan memangkas anggaran Alat Tulis Kantor (ATK) dan menghapus kegiatan yang dianggap tidak esensial.
BACA JUGA:Biaya Pemakaman Kembang Kuning Jutaan Rupiah, Wakil Ketua DPRD Surabaya: Tertibkan!
Mini Kidi--
Anggota Komisi C DPRD Surabaya, Buchori Imron, menyambut baik kebijakan efisiensi yang diambil Pemkot Surabaya. Ia menilai langkah tersebut sebagai upaya yang tepat untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran daerah demi kepentingan masyarakat.
"Langkah efisiensi ini sangat penting untuk menjaga agar anggaran daerah dapat lebih tepat sasaran," ujar Buchori.
"Kami di DPRD Surabaya akan terus mendukung kebijakan yang mengarah pada efisiensi, terutama dalam sektor yang kurang memberikan dampak langsung kepada masyarakat, " tambahnya.
BACA JUGA:DPRD Surabaya Desak Wali Kota Copot Pimpinan OPD dan BUMD yang Kinerjanya Buruk
Buchori mencontohkan pengurangan anggaran ATK dan penghapusan perjalanan dinas luar negeri sebagai langkah rasional di tengah kebutuhan untuk mengefisiensikan anggaran. Ia juga menyoroti pentingnya alokasi anggaran yang optimal untuk pembangunan yang berkelanjutan, seperti perbaikan kampung dan pembangunan sekolah.
"Efisiensi anggaran tidak boleh mengganggu sektor yang langsung menyentuh kehidupan rakyat," tegasnya.
Meski demikian, Buchori mengingatkan agar efisiensi anggaran tidak mengorbankan kesejahteraan pegawai, terutama gaji dan tunjangan PNS. Ia menekankan pentingnya menjaga motivasi dan kinerja pegawai dalam menjalankan tugas-tugas pelayanan publik.
BACA JUGA:Josiah Michael, Anggota DPRD Surabaya Gelar Reses di Darmo Hill: Tampung Aspirasi Warga
"Kebijakan pengurangan anggaran harus seimbang, tidak mengurangi kesejahteraan pegawai yang memang sudah diatur dalam peraturan pemerintah, namun tetap mengedepankan kebutuhan masyarakat yang lebih besar," jelas Buchori.
Dengan adanya kebijakan efisiensi ini, Buchori berharap Pemkot Surabaya dapat lebih maksimal dalam membangun infrastruktur, menyediakan layanan pendidikan yang lebih baik, serta memastikan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.
"Ke depannya, kami akan terus mendiskusikan anggaran secara transparan dan hati-hati. Sebab, setiap rupiah yang dikeluarkan harus memberikan dampak positif yang besar bagi masyarakat Surabaya," pungkasnya.(alf)