Relaksasi Kredit Belum Sepenuhnya Berjalan

Surabaya, memorandum.co.id - Ketaatan perusahaan pembiayaan masih tidak menjalankan relaksasi kredit sesuai harapan. Sebagaimana POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional. Praktiknya masih ditemukan leasing hanya memberikan pengurangan cicilan dan memperpanjang tenor saja, ini justru semakin membebankan. Ketua DPD RI AA La Nyalla Mahmud Mattalitti berharap perusahaan leasing mendukung kebijakan pemerintah, baik Pusat maupun daerah. Penegasan ini ia sampaikan saat melakukan pemantauan di daerah tentang dampak pandemi Covid-19 terhadap kehidupan masyarakat. Mantan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jatim tersebut melakukan pemantauan di Kabupaten dan Kota Mojokerto dengan menemui sejumlah kalangan masyarakat, mulai dari pengemudi ojek online hingga pelaku Usaha Mikro dan Kecil Menengah (UMKM). La Nyalla mendengar langsung apa aspirasi mereka dan apa yang sudah mereka rasakan atas sejumlah kebijakan yang telah diambil pemerintah. Salah satu perwakilan dari komunitas pengemudi ojek online Mojokerto, Rahmat mengatakan bahwa sejauh ini ia dan rekan-rekannya merasa kesulitan untuk membayar kredit kendaraan yang menjadi tanggungannya karena turunnya pendapatan sejak pandemi Covid-19. Padahal menurut informasi yang ia dapatkan, pemerintah telah menetapkan kebijakan relaksasi kredit untuk masyarakat terdampak Covid-19, termasuk dari kalangan ojek online. Untuk itu Rahmat meminta pemerintah memberikan bantuan langsung tunai (BLT) kepada para pelaku usaha sektor transportasi, yang penyalurannya melalui organisasi para pelaku usaha tersebut. Selain itu, juga meminta pemerintah untuk memberi kejelasan dan kepastian terkait relaksasi angsuran kendaraan kepada para pengemudi angkutan sewa khusus (ASK) dan Pelaku UMKM hingga kondisi normal tanpa syarat. "Kami beranggapan bahwa aturan yang dikeluarkan dalam rangka antisipasi dampak dari Covid-19 belum benar-benar bisa mewakili kami para ojek online dan pelaku UMKM selaku kreditur yang terkena dampak lesunya perekonomian," tambah Rahmat. Selanjutnya La Nyalla saat berdialog dengan Gismanto, Lurah Balongsari Kecamatan Magersari Kota Mojokerto, mendengar bahwa sekitar 776 jiwa warga miskin terdampak Covid-19 telah mengajukan bantuan kepada pemerintah. Namun masih menunggu pencairan. “Sekarang kami berharap agar segera turun dan dapat dirasakan masyarakat,” ujarnya, seraya menambahkan bahwa Walikota Mojokerto telah menyiapkan paket bantuan untuk 11 ribu jiwa. Dalam kunjungan ke Mojokerto, Ketua DPD RI juga menyerahkan bantuan alat kesehatan berupa masker dan APD masing-masing 100 unit untuk RS Gatoel dan RSUD Mojokerto. "Kami menyampaikan terimakasih atas perhatian dan bantuan Ketua DPD RI yang berkenan hadir di tengah kami, para tenaga medis yang bertugas, dan siaga menerima pasien-pasien rujukan dari sejumlah puskesmas di Mojokerto,” tukas dokter Ira Ratna Puspitasari, di RSUD Mojokerto. (day/tyo)