Perlukah Pembentukan Pansus Percepatan Penanganan Covid -19? Ini Kata Anggota Dewan

Surabaya, memorandum.co.id - Keputusan Kementerian Kesehatan menyetujui usulan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa untuk memberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik berbuah wacana atau usulan pembentukan panitia khusus (Pansus) dari sejumlah fraksi di DPRD Surabaya. Meski suara anggota dewan masih terbelah, ada yang pro dan kontra, namun muara atau tujuan ya adalah sama, yakni untuk mencegah dan menyelamatkan warga Surabaya dari serangan Covid-19. Ketua Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), William Wirakusuma menilai pembentukan Pansus PSBB atau percepatan penanganan Covid -19 belum dibutuhkan. "Sebelum mengusulkan pansus, PSI masih menunggu progres terbaru penanganan Covid-19 dari Pemkot Surabaya," ujar dia. AH Thoni, Penasehat Fraksi Partai Gerindra tidak mempersoalkan jika pada akhirnya berujung pada satu pilihan, yakni pembentukan Pansus PSBB. Namun jika pansus itu disetujui, penerapan PSBB itu nantinya tidak menjadi program yang sia- sia. Ketua Fraksi Partai Golkar, Arif Fathoni menuturkan, pandemi Covid -19 bisa diselesaikan dengan cara gotong-royong antara wakil rakyat dengan pemkot. Hanya saja sampai saat ini hal tersebut belum terlihat. Karena itu, fraksi Partai Golkar sangat mendukung jika DPRD Koa Surabaya segera membentuk pansus. Bahkan, Toni mengaku sudah menyiapkan surat usulan yang akan dikirim kepada ketua dewan. Sekretaris fraksi Demokrat-NasDem, Imam Syafi’i setuju dengan sikap fraksi Partai Golkar. Menurut dia, Pansus PSBB sangat perlu dibentuk agar Covid -19 di Surabaya cepat selesai dan warga yang terdampak bisa mendapatkan haknya. Fraksi PKB sejak awal sudah mengusulkan pembentukan Pansus PSBB. Bahkan, Ketua FPKB, Minun Latif mengaku sudah mengirim surat resmi kepada pimpinan dewan beberapa waktu lalu. Bagaimana dengan fraksi PDIP? Anggota F-PDIP, Sukadar mengatakan, sebelum memberlakukan PSBB, pemkot harus memikirkan nasib warga yang terdampak dengan cara mengkaji anggaran PSBB agar warga terdampak bisa memenuhi kebutuhan sehari-sehari itu diterapkan. Sekretaris Fraksi PAN-PPP, Buchori Imron sangat setuju jika DPRD membentuk Pansus PSBB. Sebab, pandemi Covid-19 di Surabaya sudah masuk dalam katagori kejadian luar biasa. Sementara Reni Astuti menolak memberi keterangan terkait usulan pembentukan Pansus PSBB. Sebab usulan pembentukan pansus wewenang ketua dan wakil ketua fraksi PKS. Sebagai Wakil Ketua DPRD Surabaya, Reni belum bisa menanggapi usulan dari sejumlah fraksi yang mengklaim sudah mengirim surat resmi kepada ketua dewan. Namun, jika usulan itu memang ada, maka sebagai pimpinan dewan, Reni mengaku akan membicarakannya dengan pimpinan dewan yang lain.(dhi)