"Memang saat ini masih ada 7 Perda dari 12 Perda yang telah diinventarisir, yang mengandung unsur Pidana yaitu dari dinas perhubungan (dishub), lingkungan hidup, dan Satpol PP sendiri," ungkapnya.
BACA JUGA:Satpol PP dan KPPBC TMC Malang Ajak Masyarakat Gempur Rokok Ilegal
Firmando menambahkan, Kasandra ini layaknya buku saku yang bisa jadi pedoman bagi personel Satpol PP Kabupaten Malang.
Kabupaten Malang ini jadi yang pertama mengadopsi Kasandra milik Pemprov Jatim, tetapi sudah ada MoU. Kasandra ini bisa diakses di website Satpol PP Kabupaten Malang memang belum semua Perda.
BACA JUGA:Satpol PP Kabupaten Malang Bakal Tertibkan PKL Kepanjen
"Nanti kami akan mengumpulkan Perda yang ada pidana yang bermuara pada sanksi tipiring karena itu tugas Satpol PP," tutur Firmando.
BACA JUGA:Cegah Beroperasi Lagi, Satpol PP Kabupaten Malang Awasi Eks Lokalisasi Girun
Saat ini Kasandra sudah diterapkan secara menyeluruh, harapannya berdampak pada iklim investasi di Kabupaten Malang yang baik. Termasuk, meleknya masyarakat dengan Perda di Kabupaten Malang yang sudah ada.
"harapannya investor dengan mudah mengetahui kondisi Kabupaten Malang ini kondusif. Supaya juga terciptanya Kabupaten Malang yang aman dan tertib. Termasuk masyarakat yang percaya kinerja Satpol PP," pungkasnya.
BACA JUGA:Satpol PP Kabupaten Malang Tertibkan Rumah Dinas
Untuk masyarakat sendiri dapat mengakses Kasandra melalui laman Satpol PP Kabupaten Malang. Di situ, masyarakat juga bisa menyampaikan pengaduan untuk ditindaklanjuti oleh Satpol PP Kabupaten Malang. (kid)