Antara lain, kategori Pembinaan pelayanan publik ramah kelompok rentan; Pemantauan keberlanjutan dan replikasi inovasi pelayanan publik (PKRI); serta Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP).
BACA JUGA:Usai Libur Lebaran, Kapolresta Sidoarjo Cek Pelayanan Samsat
Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan soft launching 22 MPP dan 139 MPP Digital serta integrasi layanan jaminan pensiun. Selanjutnya, ditetapkan 20 Hub Jaringan Inovasi Pelayanan Publik (JIPP).
Diselenggarakannya Gebyar Pelayanan Prima
Tahun 2024, bertajuk “Wujudkan Ekosistem Pelayanan Publik Transformatif, Inovatif dan Inklusif" oleh Kementerian PANRB, bertujuan mengukur keberhasilan Reformasi Birokrasi Berdampak, pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik, inovasi pelayanan publik, pelayanan publik ramah kelompok rentan, serta pendampingan penyelenggaraan MPP, MPP Digital, dan Hub Jaringan Inovasi Pelayanan Publik (JIPP).
Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas berharap Gebyar Pelayanan Prima 2024, dapat meningkatkan sinergi dan kolaborasi antar instansi pemerintah dalam meningkatkan pelayanan publik. Serta ia menekankan kembali Pilar Layanan Publik yang Unggul.
BACA JUGA:Kapolresta Sidoarjo Apresiasi Personel Operasi Ketupat
"Melalui Gebyar Pelayanan Prima harapannya dapat mewujudkan reformasi birokrasi berdampak pada orientasi publik, SDM Unggul dan penuh inovasi didukung teknologi digital," kata Azwar Anas. (jok)