JAKARTA, MEMORANDUM.CO.ID - DPRD Jawa Timur periode 2024-2029 mengikuti bimbingan teknis (bimtek). Kegiatan ini diikuti 120 wakil rakyat Jawa Timur yang menjalani masa orientasi yang digelar Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri), Selasa 3 September 2024.
Orientasi selain diikuti DPRD Provinsi Jawa Timur, juga mengundang DPRD DKI Jakarta, DPRD Provinsi Sumatra Barat, di ballroom Mercure Ancol.
Pelaksana tugas Sekjen Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Komjenpol Tomsi Tohir mengingatkan, para wakil rakyat untuk benar-benar mengawal pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Seperti pengawasan terhadap pelayanan, kesehatan, pendidikan. “Layanan publik ini, mayoritas pelaporan terkait hal ini. Mulai mekanisme kerja sampai tahapan pengurusan pelayanan publik”ingat dia kepada peserta bimtek.
BACA JUGA:Ketua DPW PKS Jatim: Minta 5 Anggota Fraksi PKS DPRD Jatim Konsisten Berjuang di Jalan Rakyat
Ia menyebutkan, selama ini lambannya pelayanan publik menjadi beban pembangunan. “Ini yang sehari-hari memperlambat pelayanan rakyat, dan memperlambat pertumbuhan ekonomi,” kata dia.
Karena itu, para wakil rakyat diingatkan bahwa mengawal membangun Indonesia dan lebih sejahterah.
Acara masa orientasi bertujuan memperkuat kapasitas dan pengetahuan anggota legislatif dalam menjalankan tugas mereka.
BACA JUGA:Anik Maslachah Ditunjuk Jadi Ketua Sementara DPRD Jatim Periode 2024-2029
Tomsi Tohir mengingatkan terkait krisis anggaran yang tengah mengancam sejumlah daerah.
Tohir mengungkapkan bahwa lebih dari 99 persen dana yang dikelola oleh pemerintah daerah adalah uang pemerintah pusat. Ia mengingatkan para anggota DPRD untuk berhati-hati dalam pengelolaan keuangan daerah. "Bukan nakut-nakutin, tapi mengingatkan," ujarnya tegas.
Menurut Tohir, sejumlah daerah mengalami defisit anggaran yang serius hingga tidak mampu membiayai program penting, termasuk penyelenggaraan pilkada. "Banyak daerah anggarannya minus karena target pendapatan yang terlalu tinggi. Proyek banyak, tapi akhirnya anggaran defisit," jelasnya.
BACA JUGA:Bima Mahasiswa Brawijaya Dilantik Jadi DPRD Jatim
Bahkan, lanjutnya, ada daerah yang tidak bisa membayar gaji pegawai dan terpaksa mengajukan pinjaman ke bank daerah. Namun, Kemendagri menolak memberikan izin atas pinjaman tersebut. "Setiap pinjaman harus diajukan ke kami, dan kami tidak pernah ACC jika itu membahayakan keuangan daerah," ungkap Tohir.
Ia juga menekankan pentingnya strategi yang terukur dalam merencanakan anggaran, serta pengetahuan yang kuat untuk mencegah terjadinya defisit yang lebih parah. "Kita harus memiliki pengetahuan dan strategi yang terukur dalam pengelolaan anggaran, agar daerah tidak terjebak dalam utang atau krisis finansial," tegasnya.
Pesan ini diharapkan dapat menjadi pengingat bagi para anggota DPRD Jawa Timur dalam menghadapi tantangan pengelolaan anggaran di masa depan, terutama menjelang Pilkada 2024.(day)