DPRD Jatim Sepakat 35% APBD untuk Penanganan Covid-19

Surabaya, Memorandum.co.id - DPRD Jawa Timur sepakat menambah anggaran sebesar Rp 39,9 miliar untuk penanganan wabah Covid-19, sehingga total anggaran milik DPRD Jatim yang dipangkas untuk Covid-19 ini berjumlah sebesar Rp 140 miliar. "Nominal tersebut sudah mendekati separuh dari total anggaran DPRD Jatim pada tahun 2020," ujar Wakil Ketua DPRD Jatim, Anwar Sadad usai menggelar rapat dengan Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa digedung negara Grahadi, Senin (6/4) dini hari. Menurut Sadad, anggaran itu tidak hanya dari pemotongan dana kunjungan kerja (kunker), rapat atau sosialisasi, namun lebih dari itu. “Pastinya bukan cuma dari dana kunker, tapi kita desain ulang alias kita rombak total anggaran dewan,” ujar politisi Gerindra. DPRD Jatim berharap, langkah DPRD Jatim ini juga segera diikuti serius pihak Pemprov Jatim. Eksekutif dibawah kendali Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa harus berani mengubah mindset dalam rangka menghadapi krisis semacam ini. “Management of crisis harus diterapkan. Bila perlu seharusnya pemprov Jatim berani merombak total APBD 2020 yang nanti dalam waktu dekat ini dibahas. Sembari dalam waktu cepat ini harus segera diambil langkah strategis. Payung hukum sudah ada, kemudian Inpres, Permendagri, Instruksi Mendagri, Keputusan Menteri Kuangan dan lain sebagainya,” tuturnya. Sebelumnya, Gubernur Jatim menyiapkan Rp 2,384 triliun untuk menangani Covid-19. Anggaran sebesar itu diambilkan dari efisiensi perangkat daerah. Tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ini dimintai 35 persen dari biaya langsung, ini juga sama dilakukan oleh DPRD. Nantinya anggaran itu akan digunakan untuk penanganan Covid-19, jaring pengaman sosial (social savety net), recovery ekonomi untuk 3 bulan, total ada 8 item kegunaan anggaran tersebut. Sementara itu Ketua DPRD Jatim, Kusnadi mengatakan mendukung penuh APBD murni 35 % untuk kebutuhan anggaran wabah virus Corona disease. Namun pihaknya berharap kepada Pemprov Jatim terus mempersiapkan matang dana tersebut untuk covid 19 di Jatim mulai penanganan recovery ekonominya tiga bulan mendatang. Sementara itu Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa meminta masing-masing kepala OPD Pemprov Jatim fokus menyiapkan langkah strategi untuk penanganan dan pencegahan penyebaran Covid-19. Sehingga, refocusing kegiatan yang dilakukan OPD bisa dimaksimalkan untuk menyentuh dan membantu masyarakat secara langsung. “Saya minta semua OPD mengerahkan seluruh sumber daya yang dimiliki untuk ikut menangani pandemi Covid-19,” ujarnya. Gubernur Khofifah, menambahkan dampak Covid-19 ini sangat luas pada masyarakat, salah satunya berimplikasi pada sosial dan ekonomi masyarakat. Untuk OPD yang menangani industri dan UMKM bisa diarahkan untuk tetap produktif. Selanjutnya, dialihkan untuk bisa ikut memproduksi alat pelindung diri (APD) bagi para tenaga medis. Dengan demikian, karyawannya akan tetap bisa bekerja dengan tetap menerapkan physical distancing. “Ketersediaan APD saat ini menjadi sangat penting utamanya bagi para petugas medis. Oleh sebab itu, bagi OPD yang mengurusi industri dan UMKM bisa mengarahkan mereka untuk bisa ikut memproduksi APD,” kata Khofifah. (net/gus)