PDI-P Menolak, Gerindra, PKS, PSI, dan Golkar Mendukung Karantina Wilayah

Surabaya, Memorandum.co.id - Rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya yang akan menerapkan karantina wilayah terus mendapat dukungan dari DPRD Surabaya. Wakil ketua DPRD Surabaya, A HermasThony sangat setuju jika Pemkot menerapkan karantina wilayah. "Namun, penerapan karantina wilayah harus didukung dengan data keakuratan status jumlah penularan orang dalam pemantauan (ODP), pasien dalam pemantauan (PDP), dan terkonfirmasi pasitif Covid-19," kata A H Thony, Rabu (1/4). Lanjutnya, minimal sebelum menerapkan karantina didahulukan jumlah kepastian penularan Covid-19 di Surabaya. "Rapid tes masal merupakan salah satu tolak ukur untuk menentukan zonasi wilayah mana yang harus ditangani pemkot dengan serius. Jadi lebih baik sebelum diterapkan karantina wilayah, terapkan dulu zonasi wilayah yang terisolasi. Sehingga pengananan zonasi wilayah (terbanyak, red) itu bisa lebih fokus," terang politisi dari Gerindra ini. Politisi PKS Ahmad Suyanto juga menyatakan dukungannya terhadap rencana karantina wilayah.Pihaknya sangat setuju jika Pemkot Surabaya menerapkan karantina wilayah. Karena dengan menerapkan karantina wilayah maka, ruang gerak virus mematikan itu (covid-19, red) akan lebih terbatas. "Semata untuk menyelamatkan penduduk Kota Pahlawan ini serangan virus korona. Saya mendukung dalam rangka pengamanan dan keselamatan jiwa dari warga surabaya,” ujarnya. Begitu juga dengan Fraksi PSI Josiah Michael menyampaikan hal yang sama dengan Ahmad Suyanto. Menurut Michael, sebagai wakil rakyat akan mendukung apapun yang dilakukan Pemkot dengan catatan untuk kepentingan warga Surabaya. “Saya sangat mendukung,” cetusnya. Dukungan Michael ini mengacu pada trend baik yang OPD dan PDP di Surabaya ada kecenderungan terus ada peningkatan. “Mengingat kondisi saat ini, lebih baik membatasi mobilitas warga. Saya berharap, sebelum menetapkan karantina wilayah, pemerintah harus memikirkan para pekerja yang berasal dari luar daerah. Bagaimana solusi supaya mereka tidak dipecat dari perusahaan,” ungkap dia. Berbeda dengan Gerindra, PKS, dan PSI, Politisi PDI Perjuangan John Thamrun kurang sependapat dengan rencana Pemkot Surabaya yang akan menerapkan karantina wilayah. Sebab, jika yang tersebut dilakukan akan berdampak pada perekonomian warga Surabaya. Utamanya para pelaku UMKM maupun pasar-pasar tradisional. "Jika wacana pasar tradisional ditutup. Apakah pemerintah sudah menyiapkan atau mensuplay kebutuhan pangan kepada warga Surabaya. Selama kondisi saat ini masih kondusif, lebih baik pemerintah melakukan edukasi sosial distancing kepada pasar-pasar tradisional lwbih ditingkatkan. Karena, pasar tradisional sudah menjadi kebutuhan pokok warga Surabaya," terang dia. Hal yang sama disampaikan Fraksi PDI Perjuangan. Wakil Ketua Fraksi PKB Mahfudz menegaskan, Pemkot Surabaya mengambil langkah karantina wilayah dalam penanganan penularan Covid-19 dianggap terlalu cepat. Menurutnya, peta sebaran covid-19 Kota Surabaya sebatas by insiden. Yaitu karena ada orang sakit memeriksaan ke dokter saja. "Karena kita belum melakukan tes massal, maka peta sebaran covid-1o belum bisa menjadi tolak ukur. Saya yakin, hasil tes massal bisa meningkat tiga kali lipat temuan tersebut. Setelah itu barulah pemerintah bisa melakukan isolasi di wilayah terbanyak terjangkit covid-19," tegas dia. Menurutnya, lebih setuju langkah pemerintah pusat menerapkan sosial distancing. "Karena memang pada dasarnya virus corona ini bisa mati sendiri dan bisa dibunuh oleh imun kita proses selama 14 hari. Namun yang menjadi bahaya kan penyebaran covid-19 ini masif," katanya. Mahfudz berharap, pemerintah sebelum melakukan karantina wilayah. Tentukan dulu zonasi wilayah mana yang rentan penyebaran covid-19 tersebut. "Minimal mana yang zona merah, kuning, dan hijaunya. Kalau tidak bisa melakukan tes massal, minimal di random lah mana saja yang dilakukan tes tersebut. Kami minta pemerintah harus mempunyai langkah inisiatif minimal mengambil sampling secara random," tukas dia. Sedangkan Wakil Ketua Fraksi Golkar Agoeng Prasodjo menyatakan, penerapan karantina wilayah merupakan suatu keputusan atau ketegasan pemerintah dan harus dilakukan. Menurutnya, Pemkot Surabaya harus melakukan edukasi secara terus menerus terhadap dampak penyebaran covid-19 tersebut. "Justru edukasi agar supaya masyarakat diam di rumah itu lebih efektif dibandingkan upaya penyemprotan disinfektan selama ini. Sebab, cairan disinfektan jika mengenai manusia belum dijamin aman. Intinya, Golkar mendukung atas penerapan karantina wilayah tersebut, " pungkas dia.(why/rif/day)