MOJOKERTO, MEMORANDUM - Bupati Mojokerto menegaskan, penyakit AIDS, TBC, dan Malaria (ATM) perlu penanganan serius. Dirinya pun meminta untuk perangkat daerah harus mengerti tugasnya masing-masing, sehingga permasalahan tersebut bisa teratasi dengan cepat, Kamis 20 Juni 2024.
Tentunya permasalahan itu harus sesuai dengan data-data yang lengkap dan akurat. Sehingga perencanaan, pencegahan, dan penanggulangan AIDS, TBC, dan Malaria (ATM) di Kabupaten Mojokerto dilakukan secara holistik atau menyeluruh.
"Intinya data harus jelas dulu, sehingga intervensinya juga jelas. Saya akan ikut memantau kapan kita gerak dalam aksi ini," ujar Bupati Mojokerto, Ikfina Fahmawati dalam pertemuan lokakarya yang berlangsung secara daring dan luring kemarin siang di Bappeda Kabupaten Mojokerto.
Ikfina menandaskan, bahwa data deskriptif sangat penting. Data pasien memang sangat penting, tapi itu tidak cukup. Semua perlu keseluruhan bagaimana keluarganya, rumahnya bagaimana, kondisi ekonomi, dan lain-lain. Intervensi harus dilakukan secara holistik.
BACA JUGA:Gempur Rokok Ilegal, Bupati Mojokerto dan Kosti Gelar Ngonthel Bareng
"Saya harap yang hadir di sini punya gambaran bagaimana peran panjenengan semua," tandasnya.
Ikfina sebagaimana diatas menegaskan, bahwa ATM perlu penanganan serius, karena memang beririsan dengan stunting. Ketika berhadapan dengan stunting, KEK, dan yang berhubungan dengan itu, maka akan selalu butuh data. Apakah orang tersebut berhadapan dengan TB paru dan sejenisnya.
"Data awal itu penting, sama seperti kita lakukan konvergensi stunting dari pendataan. Faktor-faktor apa saja yang bisa kita intervensi sehingga bisa kita tahu apa yang akan kita lakukan," tegasnya.
Ikfina membeberkan, kalau semua data awal dan semua jenis intervensi digarap bareng-bareng, maka ini akan jelas arahnya. Ia pun ,meminta dalam menangani ATM di Bumi Majapahit, setiap perangkat daerah harus mengerti tugasnya masing-masing agar permasalahan ATM bisa teratasi dengan cepat.
BACA JUGA:Percepat Pembangunan Desa, Bupati Mojokerto Gelontor Bantuan Puluhan Miliar
"Tentukan mana-mana yang tanggung jawab. Apakah itu tanggung jawab desa, dinas mana, dan lain-lain. Sehingga gerakannya semua jelas," pungkasnya.
Pada lokakarya yang berlangsung secara daring dan luring kemarin, dihadiri Ditjen Bina Bangda Kemendagri, Kepala Bappeda Provinsi Jawa Timur yang diwakili Perencana Ahli Madya, Badan Eksekutif Asosiasi Dinas Kesehatan Seluruh Indonesia (Adinkes) Pusat, para kepala OPD terkait, perwakilan kecamatan dan desa, serta 27 Puskesmas se-Kabupaten Mojokerto. (yus)