iklan ulta memorandum

Diduga Dipakai Main Golf Bersama Jaksa, Ma'ruf Syah Tolak Buat Tanda Terima Uang dari KBS

Diduga Dipakai Main Golf Bersama Jaksa, Ma'ruf Syah Tolak Buat Tanda Terima Uang dari KBS

Pengacara Ma'ruf Syah (tengah) saat memasuki Kejati Jatim sebelum ditetapkan tersangka--

SURABAYA, MEMORANDUM.CO.ID - Penetapan empat tersangka dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan PDTS KBS tahun anggaran 2025 sampai dengan 2026 membongkar borok pengacara. Di mana, Ma'ruf Syah diduga menolak pembuatan bukti penerimaan uang dan beralasan permintaan uang untuk bermain golf dengan pihak kejaksaan. 

BACA JUGA:Kejati Jatim Dalami Aliran Dana KBS, Penerima Honorarium dan THR Diburu

Rumor ini beredar sebelum penetapan tersangka terhadap Direktur Keuangan dan SDM Moch Nahroni, Direktur Operasional dan Umum Nurika Widyasanti, Anggota Badan Pengawas Eliya Erni Soeprapto, serta Ma'ruf Syah, advokat dari Kantor Ma'ruf Syah & Partner. 

Untuk melancarkan aksinya, Ma'ruf Syah mencatut nama institusi kejaksaan untuk meyakinkan jajaran direksi bahwa perkara korupsi yang sedang ditangani bisa dihentikan.

"Mintanya antara Rp 10 sampai 50 juta. Dan itu sering. Katanya buat main golf sama orang kejaksaan buat mengurus penghentian perkara," ujar sumber Memorandum, Jumat, 20 November 2026.

BACA JUGA:Dua Direktur dan Anggota Bawas KBS Jadi Tersangka Korupsi, Pengacara Ikut Dijebloskan


Mini kidi--

Lebih lanjut sumber tersebut mengatakan saat menerima uang tersebut, Maruf menolak memberikan tanda terima uang.  "Tidak mau kasih tanda terima dia dapat uang. Yang biasanya mengambil itu biasanya stafnya inisial S," katanya. 

Untuk itu, sambung narasumber, para petinggi KBS itu membuat dokumen kerja sama fiktif agar uang yang diambil dari kas perusahaan seolah-olah digunakan untuk membayar jasa hukum. Sebagai imbalannya, dia meminta sejumlah uang hingga mencapai Rp 2,41 miliar. 

"Untuk menutupi pengeluaran itu akhirnya dibuat tanda terima sama stempel Kantor Hukum. Kabarnya sudah dilaporkan Polda Jatim pemalsuan itu," sambungnya. 

BACA JUGA:Dana Rp2,41 Miliar Dikucurkan untuk Setop Perkara, Kejati Jatim Tetapkan Empat Tersangka Korupsi KBS

Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jatim, I Gede Punia Atmaja, mengumumkan penetapan empat tersangka tersebut dalam konferensi pers di Kantor Kejati Jatim, Kamis (19/11) petang.

"Pada hari ini penyidik tindak pidana khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menetapkan empat orang tersangka terkait dengan tindak pidana korupsi pada pengelolaan keuangan PDTS KBS tahun anggaran 2025 sampai dengan 2026," ujar Punia.

Punia menjelaskan, perkara ini bermula pada Februari 2025. Saat itu, sejumlah direksi dan karyawan PDTS KBS dipanggil Kejari Tanjung Perak untuk dimintai keterangan terkait dugaan korupsi pengelolaan sewa tenant.

Sumber:

Berita Terkait