iklan ulta memorandum

Kejati Jatim Dalami Aliran Dana KBS, Penerima Honorarium dan THR Diburu

Kejati Jatim Dalami Aliran Dana KBS, Penerima Honorarium dan THR Diburu

Aspidsus Kejati Jatim I Gede Punia Atmaja NR saat jumpa pers--

SURABAYA, MEMORANDUM.CO.ID – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur belum menutup penyidikan dugaan korupsi pengelolaan keuangan Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (PD TS KBS). 

BACA JUGA:Skandal KBS Melebar, Rp 5 Miliar Uang Pakan Diduga Mengalir ke Komisi B DPRD Surabaya

Penyidik kini mendalami penggunaan dana perusahaan yang diduga dikeluarkan untuk operasional, bahan bakar minyak (BBM), pembayaran tunjangan hari raya (THR), dan honorarium selama 2025 hingga 2026.

Pendalaman tersebut menarik perhatian setelah muncul pertanyaan wartawan mengenai dugaan aliran honorarium kepada anggota Komisi B DPRD Kota Surabaya.

BACA JUGA:Dua Direktur dan Anggota Bawas KBS Jadi Tersangka Korupsi, Pengacara Ikut Dijebloskan

Aspidsus Kejati Jatim I Gede Ngurah Punia Atmaja mengatakan, berdasarkan keterangan yang telah diperoleh penyidik, dana tersebut tercatat digunakan untuk sejumlah kebutuhan operasional perusahaan.

"Untuk fakta yang kedua ini, pada saat ini kami tim penyidik berdasarkan keterangan, ini dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan operasional BBM, pembayaran THR, dan honorarium. Nanti kami akan dalami lagi," ujar Punia Atmaja, Rabu 19 November 2026.


Mini kidi--

Saat ditanya lebih jauh mengenai penerima honorarium, Punia belum bersedia membeberkan. Ia menjelaskan, honorarium tersebut tercantum dalam dokumen pertanggungjawaban internal perusahaan.

"Honorarium itu pertanggungjawaban yang dibuat di dalam pertanggungjawaban internalnya mereka. Nanti kami akan dalami lagi," tegasnya.

BACA JUGA:Dana Rp2,41 Miliar Dikucurkan untuk Setop Perkara, Kejati Jatim Tetapkan Empat Tersangka Korupsi KBS

Punia juga belum bisa memastikan siapa saja penerima honorarium, berapa jumlah orang yang menerima, maupun besaran uang yang dibagikan.

Ketika ditanya kemungkinan adanya anggota DPRD Surabaya yang menerima honorarium tersebut, ia kembali menegaskan bahwa penyidik belum mendapatkan informasi mengenai hal itu.

"Belum ada informasi itu. Nanti kami akan dalami lagi. Penyidik akan mendalami lagi," katanya.

Sumber:

Berita Terkait