Kasus KBS, Dana Rp2,41 Miliar Dikucurkan untuk Setop Perkara
Empat tersangka korupsi KBS, MN, NW, EES, dan MM, ditahan Kejati Jatim--
SURABAYA, MEMORANDUM.CO.ID - Dugaan penyimpangan pengelolaan keuangan di Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (PD TS KBS) menyingkap temuan serius terkait aliran dana sebesar Rp2,41 miliar yang dikucurkan untuk mengupayakan penghentian perkara hukum di kejaksaan. Meski anggaran perusahaan daerah tersebut telah dicairkan, uang itu dilaporkan tidak pernah sampai ke tangan penyidik.
Guna menutupi jejak pengeluaran tersebut, para pelaku diduga merekayasa berbagai administrasi, mulai dari dokumen kerja sama jasa hukum fiktif hingga kwitansi palsu honorarium konsultan hukum.
BACA JUGA:Kejati Jatim Bidik Tersangka Baru Usai Periksa Empat Pejabat KBS dan Pengacara MS
Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim), I Gede Punia Atmaja, mengungkapkan bahwa penyidik telah menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan keuangan PD TS KBS tahun anggaran 2025 hingga 2026.
"Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Timur telah menetapkan empat orang tersangka terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi pada pengelolaan keuangan PD Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya tahun anggaran 2025 sampai dengan 2026," ujarnya, Kamis, 19 November 2026.
BACA JUGA:Empat Pejabat PD TS KBS Dipanggil Kejati Jatim Terkait Dugaan Korupsi Kas Pengeluaran

Mini kidi--
Penyidikan bermula pada Februari 2025 ketika sejumlah direksi dan karyawan KBS dipanggil Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak untuk diperiksa atas pengaduan dugaan korupsi sewa tenant. NW dan MN kemudian menghubungi EES guna mencari pendamping hukum, yang berujung pada perkenalan dengan advokat MM.
Dalam proses tersebut, MM diduga menawarkan jasa untuk mengupayakan agar perkara di Kejari Tanjung Perak dihentikan dengan meminta biaya jasa hukum Rp100 juta serta dana penutupan perkara Rp500 juta. Setelah disetujui NW dan MN, pencairan dana dari kas PD TS KBS diperintahkan melalui Kepala Departemen Keuangan, Sutini, untuk diserahkan kepada MM melalui perantara EES.
BACA JUGA:Kuasa Hukum PD TS KBS Ungkap Dugaan Permintaan Uang dengan Janji Hentikan Perkara
Pola serupa kembali berulang pada April 2025 saat Kejati Jatim melakukan pemeriksaan terkait dugaan korupsi periode 2013–2024. MM diduga kembali meminta biaya jasa hukum Rp100 juta dan dana tambahan Rp995 juta. Persetujuan kembali diberikan oleh NW dan MN hingga akumulasi dana yang dikucurkan mencapai Rp2,41 miliar.
Kejati Jatim menegaskan bahwa uang tersebut tidak pernah diserahkan kepada penyidik baik di Kejari Tanjung Perak maupun di Kejati Jatim, sementara proses hukum yang berjalan tetap berlanjut.
BACA JUGA:Skandal KBS Melebar, Rp 5 Miliar Uang Pakan Diduga Mengalir ke Komisi B DPRD Surabaya
Untuk menyamarkan aliran dana Rp2,41 miliar tersebut seolah-olah digunakan untuk kegiatan sah, keempat tersangka diduga bersekongkol membuat sejumlah dokumen fiktif. Dokumen itu meliputi perjanjian kerja sama layanan jasa hukum, kegiatan review standar operasional prosedur (SOP) KBS, perjanjian kerja sama (PKS) yang tidak pernah dijalankan, serta kwitansi honorarium konsultan hukum palsu senilai Rp2,41 miliar.
Sumber:








