Respons Temuan Sapi Gelonggongan, Dewan Dorong Pengawasan dan Apresiasi Keterbukaan RPH
Anggota Komisi B DPRD Kota Surabaya, Enny Minarsih.--
SURABAYA, MEMORANDUM.CO.ID - Kalangan legislatif Kota Surabaya turut bereaksi menyusul terbongkarnya praktik kecurangan penggelonggongan sapi yang mencoreng tata niaga pangan lokal.
DPRD Kota Surabaya menilai sanksi administratif berupa teguran tertulis belaka tidak akan memberikan efek jera, mengingat tindakan mencekoki ternak dengan air secara paksa merupakan bentuk kejahatan pangan nyata yang membahayakan kesehatan masyarakat luas.
BACA JUGA:Bank Jatim Perluas Pasar UMKM Lewat Misi Dagang dan Investasi Pemprov Jatim
Pernyataan tegas tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi B DPRD Kota Surabaya, Enny Minarsih, saat merespons temuan auditor halal terkait adanya cairan air berlebih dari karkas sapi yang baru saja disembelih di fasilitas rumah potong.
Menurutnya, tindakan curang tersebut mencederai kepercayaan publik dan menabrak prinsip perlindungan konsumen yang diatur dalam regulasi daerah.
BACA JUGA:Maling Toko Emas di Cerme Gresik Dibekuk, Hasil Curian Dijual ke Surabaya
“Namun, teguran saja tidak cukup, karena sapi gelonggongan itu bukan pelanggaran ringan. Tapi kejahatan pangan,” ujar Enny dikonfirmasi Memorandum, Rabu 18 November 2026.
Meski mengecam keras tindakan oknum tersebut, Enny tetap memberikan apresiasi tinggi kepada manajemen PT Rumah Potong Hewan (RPH) Surabaya Perseroda yang berani membuka temuan pelanggaran ini secara transparan ke ruang publik.
BACA JUGA:Kapolda Jatim Minta Pengusaha Sound Horeg Hormati Norma Agama dan Lingkungan Masyarakat
Langkah keterbukaan informasi tersebut dinilai sebagai fondasi awal yang sangat baik untuk membersihkan rantai pasok daging serta membangun kembali kepercayaan konsumen.
“Saya dukung dan apresiasi RPH yang sudah berani menindak dan membuka ke publik bahwa ada pelanggaran di internalnya, itu adalah awal yang baik untuk membangun kepercayaan publik,” ungkap politisi dari Fraksi PKS tersebut.

Mini kidi--
Sebagai langkah pengawasan lanjutan, Komisi B DPRD Surabaya meminta agar manajemen pengelola tidak sekadar melayangkan ancaman di atas kertas.
Sebanyak sembilan mitra jagal yang terbukti terindikasi melakukan pelanggaran harus segera dimasukkan ke dalam daftar pengawasan khusus yang ketat.
Sumber:








