Kapolda Jatim Minta Pengusaha Sound Horeg Hormati Norma Agama dan Lingkungan Masyarakat
Kapolda Jawa Timur Irjenpol Dekananto Eko Purwono menggelar FGD bersama pengusaha sound system atau sound karnaval di Gedung Mahameru Polda Jatim.--
SURABAYA, MEMORANDUM.CO.ID - Kapolda Jawa Timur Irjenpol Dekananto Eko Purwono meminta pengusaha sound system atau sound karnaval mengutamakan keselamatan, keamanan, dan ketertiban masyarakat dalam setiap penyelenggaraan hiburan. Pengusaha juga diingatkan agar menghormati norma agama, kearifan lokal, serta lingkungan sekitar.
Pesan tersebut disampaikan Dekananto saat menggelar Focus Group Discussion (FGD) bersama para pengusaha sound system dan sound karnaval se-Jawa Timur di Gedung Mahameru Polda Jatim, Kamis 19 November 2026. Kegiatan ini turut dihadiri Ketua Komisi Fatwa MUI Jawa Timur dan perwakilan Bakesbangpol Jatim.
BACA JUGA:Polisi Ancam Tindak Tegas Penggunaan Sound Horeg Resahkan Warga
Dekananto menjelaskan, FGD tersebut menjadi ruang dialog untuk menyerap aspirasi pengusaha sekaligus membangun kesepahaman agar kegiatan hiburan masyarakat dapat berlangsung aman, tertib, dan tidak mengabaikan nilai-nilai sosial maupun keagamaan.
"Kami ingin berdiskusi dan mendengarkan langsung aspirasi para pengusaha sound system. Prinsipnya, kegiatan hiburan masyarakat harus tetap mengutamakan keselamatan dan jangan sampai menimbulkan korban jiwa maupun merugikan masyarakat," ujarnya.
Menurutnya, terdapat sejumlah aspek yang perlu menjadi perhatian bersama. Mulai keselamatan peserta dan penonton, pencegahan penyalahgunaan narkoba dan minuman keras, kepatuhan terhadap norma kesusilaan, perlindungan fasilitas umum, hingga pengaturan waktu dan lokasi kegiatan.

Mini kidi--
Pengusaha juga diminta memperhatikan lingkungan tempat ibadah, pondok pesantren, fasilitas pendidikan, serta aktivitas masyarakat di sekitar lokasi penyelenggaraan hiburan.
"Jawa Timur memiliki nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal yang kuat. Karena itu, kegiatan hiburan harus tetap menghormati norma dan kehidupan masyarakat di sekitarnya," tegasnya.
Lebih lanjut, Dekananto mendorong pengusaha sound system membangun komitmen bersama dengan penyelenggara kegiatan. Ketentuan mengenai keselamatan dan ketertiban diharapkan turut dicantumkan dalam perjanjian kerja atau kontrak penyewaan sound system.
BACA JUGA:Freddy Poernomo Minta Pemerintah Tak Takut Tindak Tegas Sound Horeg
Pengusaha juga diharapkan berperan aktif mencegah pelanggaran. Bahkan, mereka diminta mengambil langkah penghentian operasional apabila ditemukan kondisi yang membahayakan keselamatan atau berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku.
"Pengusaha juga diharapkan berperan aktif mencegah pelanggaran serta mengambil langkah penghentian operasional apabila ditemukan kondisi yang membahayakan keselamatan atau berpotensi menimbulkan gangguan kamtibmas, sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku," jelasnya.
Hasil pembahasan dalam FGD tersebut selanjutnya akan menjadi bahan penyelarasan dengan ketentuan dan surat edaran bersama yang telah diterbitkan pada 2025.
Sumber:








