Polres Lumajang Tak Hadir di Sidang Perdana Praperadilan Kasus Solar Subsidi, Pemohon Kecewa
Suasana sidang praperadilan kasus dugaan penimbunan solar bersubsidi di PN Lumajang.--
LUMAJANG, MEMORANDUM.CO.ID - Sidang perdana gugatan praperadilan terkait penanganan perkara dugaan penimbunan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar bersubsidi di Pengadilan Negeri (PN) Lumajang batal digelar setelah Polres Lumajang selaku pihak termohon tidak hadir dalam persidangan, Rabu 18 November 2026.
Gugatan tersebut diajukan dua mahasiswa untuk menguji proses penanganan perkara sekaligus meminta kepastian hukum atas kasus yang menjadi perhatian publik.
Ketidakhadiran pihak Polres Lumajang dalam sidang yang dijadwalkan pukul 09.00 WIB itu menuai kekecewaan dari pihak pemohon.
BACA JUGA:Sidang Kasus Peredaran 3,37 Ton Ganja di Gresik Ditunda, Terdakwa Ajukan Praperadilan
Amar Qusairi, salah satu pemohon praperadilan, mempertanyakan alasan ketidakhadiran termohon dalam agenda persidangan yang telah ditetapkan pengadilan.
"Jadwal sudah ditentukan hari ini, bahkan ini merupakan sidang perdana. Tetapi kenapa dan apa alasannya pihak termohon, dalam hal ini Polres Lumajang, tidak ada yang hadir? Kami sebagai pemohon tentu sangat kecewa. Kami datang untuk mencari kejelasan melalui jalur hukum, bukan untuk memperpanjang polemik," ungkap Amar saat memberikan keterangan pers.
Menurutnya, sebagai mahasiswa yang memiliki kepedulian terhadap persoalan hukum dan kepentingan masyarakat, pengajuan praperadilan merupakan bentuk partisipasi dalam mengawal transparansi serta akuntabilitas penegakan hukum.

Mini kidi--
Ia menilai, persoalan tersebut tidak semata-mata menyangkut kepentingan pemohon, tetapi juga hak masyarakat untuk mengetahui bagaimana perkara yang menjadi perhatian publik ditangani aparat penegak hukum.
Amar menegaskan, masyarakat membutuhkan kepastian hukum yang transparan, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Setiap proses penanganan perkara, terlebih yang berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi, harus dijelaskan secara terbuka sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
"Jangan sampai muncul persepsi di tengah masyarakat bahwa ada persoalan yang tidak mendapatkan penjelasan secara utuh. Kami ingin semuanya terang. Apa yang menjadi dasar penanganan perkara, bagaimana prosesnya, serta apa alasan di balik keputusan yang telah diambil, semuanya harus bisa dipertanggungjawabkan," tegasnya.
BACA JUGA:Kalah Praperadilan Kasus Pungli PTSL Wonosari, Kejari Pasuruan Siapkan Langkah Lanjutan
Menurutnya, BBM bersubsidi merupakan salah satu instrumen kebijakan negara yang diperuntukkan bagi masyarakat yang membutuhkan. Karena itu, dugaan penyimpangan dalam distribusinya harus ditangani secara serius, profesional, dan tidak menimbulkan tanda tanya berkepanjangan.
Ia juga menegaskan bahwa praperadilan merupakan mekanisme hukum yang sah dan menjadi bagian dari sistem pengawasan terhadap tindakan aparat penegak hukum. Oleh sebab itu, seluruh pihak yang terlibat diharapkan menghormati proses persidangan.
Sumber:








