UMP Jatim 2027 Dituntut Naik 52,95 Persen, Ekonom Ingatkan Ancaman PHK
Ribuan buruh Jawa Timur menuntut kenaikan UMP dan UMK 2027 sesuai Kebutuhan Hidup Layak (KHL).-Lailatul Nur Aini-
SURABAYA, MEMORANDUM.CO.ID – Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jawa Timur (Jatim) mendesak Gubernur Khofifah Indar Parawansa menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 minimal Rp3.742.675 atau naik 52,95 persen dari UMP 2026 sebesar Rp2.446.973.
BACA JUGA:Jelang Penetapan UMP 2027, Buruh Jatim Desak Kenaikan hingga Rp3,5 Juta
Tuntutan tersebut mengacu pada nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Jatim 2026 yang mencapai Rp3.742.675. Dengan demikian, terdapat selisih Rp1.295.702 antara upah minimum dan kebutuhan hidup layak pekerja setiap bulan.

Mini kidi--
Sekretaris PERDA KSPI Jatim Jazuli, S.H., menyebut kondisi tersebut menunjukkan upah minimum selama ini belum mampu memenuhi kebutuhan hidup layak buruh. Karena itu, pemerintah diminta tidak mempertahankan kebijakan upah murah dalam penetapan upah 2027.
Sebagai bentuk perjuangan, sekitar 1.000 buruh dari 12 daerah di Jatim dijadwalkan menggelar aksi di Kantor Gubernur Jatim pada Jumat, 20 November 2026, mulai pukul 13.30 WIB.
BACA JUGA:Komisi E DPRD Jatim Kawal Putusan MK hingga Jaminan Pesangon Buruh
"Nantinya aksi akan diikuti buruh se-Jatim, yang berasal dari Surabaya, Gresik, Sidoarjo, Pasuruan, Mojokerto, Jombang, Tuban, Ngawi, Probolinggo, Jember, Lumajang, hingga Banyuwangi," ujar Jazuli.
Selain menuntut UMP minimal setara KHL, buruh meminta Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) ditetapkan minimal Rp3.929.809. Mereka juga mendesak penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2027 sesuai standar KHL masing-masing daerah serta tidak mengurangi rekomendasi bupati/wali kota terkait Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK).
BACA JUGA:Ribuan Buruh Jatim Bakal Geruduk DPRD dan Kantor Gubernur 1 Oktober
Menanggapi tuntutan tersebut, Ekonom Universitas Negeri Surabaya (Unesa) Hendry Cahyono menilai kenaikan UMP hingga 52,95 persen bukan persoalan sederhana.
Jika inflasi Jatim diasumsikan berada di kisaran 3–4 persen, pemenuhan KHL secara penuh dalam satu tahun berpotensi menimbulkan guncangan biaya bagi dunia usaha.
BACA JUGA:Ratusan Personel Gabungan Disiagakan Amankan Aksi Buruh di DPRD Jatim
"Ini bukan sekadar mengejar daya beli, tetapi juga berpotensi menjadi shock biaya upah yang besar bagi dunia usaha," ujarnya.
Sumber:









