Pascapenangkapan Dua Pengimbal Pertalite, Puluhan Pengecer BBM Geruduk DPRD Situbondo Minta Perlindungan
Puluhan pengimbal BBM bersubsudi jenis pertalite saat geruduk kantor DPRD Situbondo.--
SITUBONDO, MEMORANDUM.CO.ID - Sebanyak 70 pengimbal atau pengecer Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite yang tergabung dalam asosiasi AMAR PB mendatangi Kantor DPRD Kabupaten SITUBONDO, Senin 16 November 2026.
Kedatangan para pengecer bermotor ini bertujuan untuk meminta perlindungan dan kebijakan dari para wakil rakyat menyusul penangkapan dua pengimbal BBM oleh petugas Satreskrim Polres Situbondo beberapa waktu lalu.
Dalam aksi penyampaian aspirasi tersebut, puluhan pengimbal turut didampingi oleh salah seorang ketua LSM di Kota Situbondo.qqq Rombongan langsung diterima oleh anggota Komisi II DPRD Situbondo di ruang rapat gabungan untuk melakukan mediasi.
BACA JUGA:Pertamina Apresiasi Polda Jatim Bongkar Mafia BBM Subsidi di 13 Daerah, SPBU Nakal Terancam Sanksi
Koordinator pengimbal AMAR PB, Abdus Salam, menjelaskan bahwa kedatangan mereka dipicu oleh rasa khawatir saat bekerja mencari nafkah. Ia berharap DPRD Situbondo dapat memberikan jalan keluar dan jaminan keamanan bagi para pengecer kecil.

Mini kidi--
"Karena mengimbal BBM Pertalite merupakan satu-satunya usaha untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Saya mewakili para pengimbal meminta kebijakan dan perlindungan kepada para wakil rakyat agar kami aman dalam bekerja," ujar Abdus Salam usai pertemuan.
Menanggapi tuntutan tersebut, Anggota Komisi II DPRD Situbondo dari Fraksi PKB, Zulfikar, menyatakan bahwa pihaknya menampung seluruh keluhan dan masukan dari para pengecer. Menurut pria yang akrab disapa Oki ini, pihaknya memang telah mendapat mandat dari pimpinan dewan untuk memediasi persoalan tersebut.
BACA JUGA:Kapolda Jatim Perketat Pengawasan BBM Subsidi, 21 Tersangka Penyalahgunaan Dibidik TPPU
"Banyak masukan dari teman-teman pengecer yang sudah kami catat. Nantinya hal ini akan kami bahas di internal Komisi II dan segera kami laporkan kepada pimpinan DPRD untuk menentukan langkah tindak lanjutnya," kata Oki.
Ia mengakui bahwa persoalan ini berada di persimpangan antara regulasi pemerintah dan kebutuhan ekonomi masyarakat. Secara aturan dari pusat, praktik pengeceran BBM subsidi memang tidak diperkenankan. Namun di sisi lain, para pengimbal melakukannya semata-mata untuk menyambung hidup.
"Kami berupaya menengahi agar nantinya bisa dirumuskan kebijakan yang netral dan tidak menabrak regulasi yang ada," jelasnya.
Terkait klaim dari asosiasi pengecer yang mengaku pernah mengantongi rekomendasi resmi pada tahun 2014 silam, Oki mengaku belum bisa memastikannya. "Kami baru saja menerima laporan soal rekomendasi tahun 2014 itu. Nanti akan kami kroscek dan tanyakan lebih lanjut kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait," pungkasnya.
Sumber:









