Uji Keabsahan Ijazah untuk Menjaga Martabat Parlemen

Oleh: Abd. Aziz
Founder and Senior Managing Partner Firma Hukum PROGRESIF LAW Jakarta, Ketua Umum DPP Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK), Ketua Umum Kaukus Intelektual Nahdlatul Ulama (KALAM NU)

ADA satu prinsip mendasar dalam demokrasi: semakin besar kekuasaan yang diberikan kepada seseorang, semakin besar pula kewajibannya untuk mempertanggungjawabkan kekuasaan tersebut kepada publik. Jabatan publik bukan ruang untuk membangun kekebalan, melainkan amanah yang menuntut kejujuran, keterbukaan, dan integritas. Karena itu, informasi mengenai kualifikasi pendidikan para pemegang mandat rakyat tidak seharusnya tertutup dari pengawasan masyarakat.

Polemik pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang mencuat melalui proses persidangan di Mahkamah Konstitusi (MK), kemudian berlanjut dengan putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan Surat Keterangan (Suket) penyetaraan pendidikan SMA, semestinya menjadi momentum evaluasi nasional. Persoalan ini tidak boleh berhenti pada kontroversi individual ataupun pertarungan politik. Negara perlu mengambil pelajaran kelembagaan dengan membangun standar transparansi pendidikan bagi seluruh pejabat publik.

Putusan MK Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 dan Putusan MA Nomor 742 K/TUN/2026 memperlihatkan pentingnya kepastian hukum dalam persoalan dokumen pendidikan. Meskipun permohonan di MK tidak diterima karena persoalan kedudukan hukum pemohon, perkembangan hukum terkait dokumen penyetaraan tersebut tetap layak mendapat perhatian serius. Sebab, persyaratan pendidikan bukan sekadar formalitas pencalonan, melainkan bagian dari legalitas administratif yang harus dapat dipertanggungjawabkan.

BACA JUGA:Apa Itu Ijazah Blockchain, Teknologi untuk Cegah Ijazah Palsu

Dari persoalan tersebut, muncul gagasan yang patut didukung: seluruh anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota perlu membuka informasi mengenai pendidikan terakhir beserta ijazah yang menjadi dasar pemenuhan persyaratan pencalonannya. Keterbukaan dapat dimulai secara sukarela oleh masing-masing anggota legislatif, kemudian dikembangkan menjadi kebijakan kelembagaan melalui mekanisme hukum yang sah. Rakyat berhak mengetahui siapa yang mewakilinya, termasuk memastikan kebenaran kualifikasi pendidikan yang disampaikan ketika memperoleh mandat politik.

Secara normatif, Pasal 240 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur persyaratan pendidikan paling rendah tamat SMA, MA, SMK, MAK, atau sekolah lain yang sederajat bagi calon anggota DPR dan DPRD. Adapun persyaratan pendidikan calon anggota DPD diatur dalam Pasal 182. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa pemenuhan pendidikan minimal merupakan kewajiban hukum, bukan pilihan yang dapat diabaikan oleh calon wakil rakyat.

Namun, harus dipahami bahwa tuntutan membuka ijazah bukanlah upaya mendiskreditkan anggota legislatif yang hanya berpendidikan SMA atau sederajat. Demokrasi tidak boleh menjadi hak eksklusif mereka yang memiliki gelar sarjana, magister, doktor, ataupun profesor. Persoalan utamanya bukan tinggi atau rendahnya pendidikan seseorang, melainkan apakah persyaratan hukum telah dipenuhi dengan benar dan apakah informasi pendidikan yang disampaikan kepada pemilih sesuai dengan dokumen yang sah.

Mini kidi--

Dalam perspektif konstitusi, Pasal 28F UUD 1945 menjamin hak setiap orang untuk memperoleh dan menyampaikan informasi. Prinsip tersebut diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang menempatkan transparansi sebagai bagian penting dari penyelenggaraan negara demokratis. Informasi mengenai pemenuhan persyaratan jabatan publik memiliki dimensi kepentingan masyarakat karena berkaitan langsung dengan legitimasi, akuntabilitas, dan pengawasan terhadap pihak-pihak yang menjalankan kekuasaan negara.

Pemikiran John Stuart Mill dalam karyanya Considerations on Representative Government (Pertimbangan-Pertimbangan tentang Pemerintahan Perwakilan) relevan untuk menjelaskan pentingnya kualitas pemerintahan perwakilan. Mill menekankan bahwa pemerintahan perwakilan yang baik membutuhkan warga negara dengan pengetahuan dan informasi memadai untuk menilai orang-orang yang menerima mandatnya. Rakyat tidak cukup hanya diberi kesempatan memilih, tetapi juga harus memiliki akses terhadap informasi yang memungkinkan mereka menilai kapasitas, kecakapan, dan tanggung jawab wakilnya.

Keterbukaan riwayat pendidikan merupakan salah satu instrumen penilaian tersebut. Meskipun demikian, ijazah dan nilai akademik bukanlah ukuran tunggal kecerdasan, integritas, ataupun keberpihakan seseorang terhadap kepentingan rakyat.

BACA JUGA:Polemik Ijazah Jokowi: Saatnya Kebenaran Mendapatkan Kepastian

Atas dasar itu, saya merekomendasikan agar seluruh anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota secara sukarela mengumumkan pendidikan terakhir yang telah diselesaikan, nama lembaga pendidikan, tahun kelulusan, serta ijazah yang dimiliki. Informasi tersebut harus dapat diakses melalui kanal resmi masing-masing lembaga. Setiap anggota legislatif juga perlu memberikan pernyataan mengenai kebenaran informasi dan kesediaan dokumennya untuk diverifikasi melalui mekanisme yang sah.

Selanjutnya, pimpinan DPR, DPD, dan DPRD perlu menginisiasi sistem publikasi profil pendidikan seluruh anggotanya secara seragam, terstruktur, dan mudah diakses masyarakat. Informasi tersebut sekurang-kurangnya memuat jenjang pendidikan, lembaga penerbit, tahun kelulusan, dan status verifikasi dokumen. Salinan ijazah dapat dipublikasikan dengan menyamarkan data pribadi yang tidak relevan. Adapun transkrip nilai dibuka secara proporsional berdasarkan persetujuan atau dasar pemrosesan data yang sah.

Sumber: