Gibran Mundur, Polemik Berakhir: DPP GMPK Tegaskan Mekanisme Pengisian Wapres dan HMP DPR

Oleh: Abd. Aziz

Ketua Umum DPP Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK), Founder and Senior Managing Partner Firma Hukum PROGRESIF LAW Jakarta, serta Ketua Umum Kaukus Intelektual Nahdlatul Ulama (KALAM NU)

 

Sejarah ketatanegaraan tidak selalu menemukan jalan keluar melalui pertarungan kekuasaan. Terkadang, kebesaran seorang pemimpin justru diuji melalui keberanian mengambil keputusan demi kepentingan yang lebih besar. Marcus Tullius Cicero mewariskan prinsip Salus populi suprema lex esto, yang berarti keselamatan dan kepentingan rakyat harus menjadi hukum tertinggi. Prinsip tersebut relevan dalam menyikapi pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Gibran telah menyerahkan surat pengunduran dirinya dari jabatan Wakil Presiden kepada Presiden Prabowo Subianto di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu, 11 November 2026. Peristiwa ini menjadi perkembangan penting dalam perjalanan ketatanegaraan Indonesia. Keputusan tersebut membuka jalan bagi penyelesaian polemik yang selama ini menyita perhatian publik, khususnya mengenai persyaratan jabatan Wakil Presiden dan konsekuensi hukumnya.

BACA JUGA:ASAB dan Srikandi Aksi Damai Gelar Demonstrasi, Desak Prabowo-Gibran Mundur

Dewan Pengurus Pusat Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (DPP GMPK) menyambut baik sikap dan kebesaran hati Gibran Rakabuming Raka yang telah mengambil keputusan untuk mengundurkan diri. DPP GMPK memandang keputusan tersebut sebagai bentuk kedewasaan dalam menyikapi dinamika ketatanegaraan. Dalam kehidupan bernegara, keberanian melepaskan jabatan demi kepentingan yang lebih besar merupakan sikap yang patut dihargai. Jabatan adalah amanah, bukan hak yang harus dipertahankan dengan mengabaikan kepentingan bangsa.

Mini kidi--

DPP GMPK menangkap adanya kelegaan di tengah masyarakat karena polemik berkepanjangan kini telah menuju titik akhir. Publik membutuhkan kepastian hukum, ketenangan politik, dan pemerintahan yang kembali berfokus pada agenda pembangunan. Namun, kelegaan tersebut harus diikuti penyelesaian konstitusional yang tertib. Pengunduran diri merupakan langkah penting, tetapi konsekuensi kelembagaan dan hukumnya tetap harus dituntaskan.

Secara konstitusional, Pasal 8 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden. Ketentuan ini merupakan landasan utama bagi proses pengisian jabatan Wakil Presiden yang kosong. Dengan demikian, Presiden Prabowo Subianto harus memastikan tindak lanjut pengunduran diri berjalan sesuai konstitusi.

BACA JUGA:Aliansi Surabaya Sadar Demo di Grahadi, Desak Prabowo-Gibran Evaluasi Kinerja Pemerintahan

Meskipun UUD 1945 tidak mengatur secara terperinci tata cara administratif pengunduran diri Wakil Presiden, konsekuensi kekosongan jabatan telah memiliki dasar pengaturan. Pasal 46 sampai dengan Pasal 49 UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPR sebagaimana telah diubah mengatur mekanisme pemilihan Wakil Presiden pengganti. Pasal 46, antara lain, mengatur pengusulan dua calon oleh Presiden paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna MPR. Wakil Presiden terpilih kemudian melanjutkan sisa masa jabatan yang sedang berjalan.

Karena itu, penyerahan surat pengunduran diri harus ditindaklanjuti dengan kejelasan status hukum jabatan. Perlu ada pemberitahuan dan pencatatan resmi oleh lembaga negara yang berwenang agar tidak muncul ketidakpastian mengenai kapan kekosongan jabatan berlaku. Setelah itu, Presiden mengusulkan dua calon dan MPR menyelenggarakan pemilihan sesuai ketentuan konstitusi. Proses ini bukan penunjukan sepihak oleh Presiden, melainkan kewenangan pemilihan yang diberikan kepada MPR.

BACA JUGA:36 OTT KPK Era Prabowo-Gibran, Mayoritas Sasar Kepala Daerah

Persoalan lain yang tidak kalah penting adalah nasib Hak Menyatakan Pendapat (HMP) yang telah diinisiasi sejumlah anggota DPR. Berdasarkan perkembangan kelembagaan yang diberitakan pada 11 November 2026, sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi telah mengusulkan HMP dan proses tersebut dijadwalkan masuk agenda rapat paripurna pada 12 November 2026. DPP GMPK menegaskan bahwa pengunduran diri Gibran tidak otomatis menghapus HMP sebagai hak kelembagaan DPR sebagaimana dijamin Pasal 20A ayat (2) UUD 1945 dan diatur lebih lanjut dalam Pasal 79 ayat (4) UU MD3.

Namun, harus dibedakan secara tegas antara HMP sebagai instrumen pengawasan DPR dan pemakzulan sebagai mekanisme pemberhentian Presiden atau Wakil Presiden. Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945 mengatur bahwa pemberhentian Wakil Presiden harus melalui tahapan konstitusional, yakni pendapat DPR, pemeriksaan Mahkamah Konstitusi, dan keputusan MPR. Apabila pengunduran diri telah efektif dan kekosongan jabatan dinyatakan secara formal, maka proses pemakzulan untuk memberhentikan Gibran dari jabatan yang telah ditinggalkannya kehilangan relevansi objek hukumnya.

Sumber: