PDIP Soroti APBD Jatim 2027, Belanja Rutin Gemuk Pembangunan Minim

SURABAYA, MEMORANDUM.CO.ID - Porsi belanja modal justru hanya sekitar 6,1 persen dari total belanja daerah, menjadi sorotan Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim. Karena komposisi belanja dalam APBD Jawa Timur 2027 didorong untuk menuntaskan  kebutuhan pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan publik.

Wakil Ketua DPRD Jatim dari Fraksi PDI Perjuangan, Deni Wicaksono, menilai struktur anggaran tersebut perlu menjadi perhatian serius. Sebab, ruang fiskal yang terbatas semestinya diarahkan lebih optimal untuk membiayai program-program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

“Yang harus menjadi perhatian bukan hanya besarnya anggaran, tetapi bagaimana komposisinya. APBD harus mampu memberikan ruang yang cukup bagi pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan publik. Jangan sampai belanja rutin terlalu mendominasi, sementara kebutuhan pembangunan masyarakat belum terakomodasi secara optimal,” katanya usai Paripurna dengan agenda penyampaian Pendapat Akhir Fraksi terhadap Raperda APBD Jatim 2027, Rabu, 11 November 2026.

BACA JUGA:Komisi A DPRD Jatim Soroti Kekurangan 13 Jabatan OPD di Pemprov Jawa Timur

Mini kidi--

Dalam dokumen APBD 2027, total belanja daerah ditetapkan sebesar Rp27,637 triliun. Namun, penambahan anggaran dibandingkan Nota Keuangan awal sekitar Rp213,112 miliar hampir seluruhnya terserap untuk belanja operasi. Sementara tambahan belanja modal hanya sekitar Rp1 miliar.

Kondisi tersebut dinilai menunjukkan belum optimalnya keberpihakan struktur anggaran terhadap belanja yang mendorong pembangunan aset dan infrastruktur daerah.

“Belanja daerah harus disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan riil masyarakat. Anggaran tidak cukup hanya terserap, tetapi juga harus menghasilkan manfaat yang bisa dirasakan masyarakat,” ujarnya.

BACA JUGA:Wacana Pajak Digital, Anggota DPRD Jatim Salim Azhar Ingatkan Jangan Tambah Beban Rakyat

Selain komposisi belanja, Fraksi PDI Perjuangan juga menyoroti rendahnya pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam APBD 2027, target pendapatan daerah ditetapkan sebesar Rp26,546 triliun. 

Angka tersebut naik sekitar Rp138,112 miliar dibandingkan Nota Keuangan awal, tetapi kenaikannya seluruhnya berasal dari transfer pemerintah pusat.

Sebaliknya, target PAD justru turun sekitar Rp20,255 miliar dibandingkan usulan awal. Jika dibandingkan dengan APBD Perubahan 2026, pertumbuhan PAD hanya sekitar 0,2 persen.

“Ketergantungan terhadap dana transfer harus menjadi perhatian. Pemerintah daerah perlu memperkuat kemandirian fiskal dengan menggali potensi PAD secara terukur, tanpa membebani masyarakat dan dunia usaha,” tegas Deni.

BACA JUGA:Besok Sore, DPRD Jatim Gelar Wayang Kulit Gratis untuk Masyarakat dalam Rangka HUT ke-81 Pemprov

Sumber: