Kanim Tanjung Perak Perkuat Pengawasan Orang Asing Lewat Koordinasi 23 Instansi
Kepala Kanwil Dirjen Imigrasi Jatim Novianto Sulastono menekankan pentingnya pengawasan di tengah tingginya mobilitas warga negara asing dalam rakor Timpora Kota Surabaya yang diikuti 23 instansi.--
SURABAYA, MEMORANDUM.CO.ID - Kantor Imigrasi (Kanim) Kelas I TPI Tanjung Perak memperkuat pengawasan keberadaan dan aktivitas orang asing melalui Rapat Koordinasi Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) Tingkat Kota Surabaya 2026 yang melibatkan 23 instansi di salah satu hotel pada 9 November 2026.
Kegiatan diawali dengan laporan Ketua Panitia sekaligus Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Perak Henry Wibowo. Ia menyampaikan, rapat koordinasi tersebut menjadi wadah bagi seluruh anggota Timpora untuk bertukar informasi mengenai perkembangan keberadaan orang asing di Kota Surabaya.
“Pengawasan orang asing tidak dapat dilakukan oleh satu instansi saja. Melalui forum ini, kami ingin memastikan setiap informasi dari lapangan dapat dibagikan dan ditindaklanjuti bersama secara cepat dan tepat,” ujar Henry.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Timur Novianto Sulastono turut memberikan sambutan sekaligus membuka kegiatan secara resmi. Ia menekankan pentingnya peran Timpora di tengah tingginya mobilitas warga negara asing di Surabaya sebagai kota metropolitan.
“Surabaya merupakan salah satu pintu gerbang utama orang asing di Jawa Timur. Karena itu, sinergi antarinstansi dalam Timpora harus terus diperkuat agar keberadaan dan kegiatan orang asing tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta tidak mengganggu ketertiban masyarakat,” tutur Novianto.
Mini kidi--
Dalam rapat tersebut, peserta membahas keberadaan dan aktivitas orang asing di wilayah Kota Surabaya. Diskusi juga mengungkap sejumlah kejadian yang melibatkan warga negara asing dan dinilai mengganggu ketertiban umum maupun tidak mematuhi peraturan daerah.
Masing-masing instansi turut menyampaikan informasi berdasarkan bidang tugasnya. Bea dan Cukai, misalnya, mengungkapkan bahwa dalam beberapa kesempatan menerima barang kiriman dari luar negeri yang ditujukan kepada pengungsi.
Sementara itu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surabaya menyampaikan bahwa pemerintah kota tidak lagi menerbitkan Surat Keterangan Domisili bagi orang asing untuk keperluan pelaporan perubahan alamat.
Berbagai informasi dan temuan tersebut menjadi bahan bagi anggota Timpora untuk menyusun langkah pengawasan yang lebih terpadu. Pertukaran data antarlembaga juga diharapkan mempercepat tindak lanjut terhadap persoalan yang ditemukan di lapangan.
Melalui koordinasi ini, seluruh instansi terkait diharapkan terus memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam mengawasi keberadaan serta aktivitas orang asing di Surabaya, sehingga keamanan dan ketertiban masyarakat tetap terjaga.
Sumber:
- Share:
