RTRW Jombang Bakal Direvisi, Bapemperda Bidik Tuntas 2027

JOMBANG, MEMORANDUM.CO.ID - Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten JOMBANG bakal direvisi pada 2027. Langkah ini menyusul banyaknya ketidaksesuaian antara aturan tata ruang dengan kondisi faktual di lapangan.

Revisi tersebut mendapat respons positif dari Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Jombang dalam rapat koordinasi finalisasi Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2027, Selasa 10 November 2026.

Ketua Bapemperda DPRD Jombang Kartiyono mengatakan, revisi RTRW menjadi salah satu usulan yang tengah dimatangkan untuk masuk agenda legislasi tahun depan. Kesiapan pemerintah daerah, termasuk kajian dan persyaratan pengajuan raperda, juga telah dipaparkan Dinas PUPR bersama Bagian Hukum.

BACA JUGA:Sidak Ulang Tower Losari, Komisi A DPRD Jombang Desak Telkom Segera Temui Warga

“Sudah banyak ketidaksesuaian secara faktual di lapangan dengan kondisi yang diatur dalam perda. Karena itu, perlu penyesuaian agar regulasi tata ruang bisa mengakomodasi kondisi riil saat ini,” ujarnya.

Mini kidi--

Dorongan revisi juga mengacu pada Surat Edaran Menteri ATR/BPN Nomor 34 Tahun 2026 yang memberikan tenggat penyelesaian perubahan Perda RTRW pada 2027.

Kepala Dinas PUPR Jombang Imam Bustomi membenarkan adanya dukungan dari anggota Bapemperda agar revisi atau peninjauan kembali RTRW masuk Propemperda 2027. Pihaknya juga telah menganggarkan penyusunan naskah akademik (NA) pada tahun depan.

BACA JUGA:Pemkab dan DPRD Jombang Kebut Raperda Tata Kelola Desa, Lebur 4 Aturan Jadi Satu Regulasi

“NA-nya sudah kita anggarkan di 2027. Setelah Perda APBD ditetapkan, penyusunan kajian diharapkan langsung berjalan dan selesai pada awal tahun, maksimal pertengahan 2027,” jelasnya.

Menurut Bustomi, revisi tidak hanya memperbarui dokumen regulasi, tetapi juga mencakup penyesuaian zonasi dan peta tata ruang berdasarkan kondisi aktual. Verifikasi faktual hingga tingkat desa dan kecamatan juga menjadi perhatian agar penataan wilayah sesuai dengan kondisi di lapangan.

Salah satu fokus utama revisi adalah penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Penetapan kawasan tersebut menjadi dasar untuk mengatur pemanfaatan ruang lainnya agar selaras dengan arah pembangunan pemerintah pusat maupun daerah.

BACA JUGA:DPRD Jombang Sentil Rencana Revisi Perda Toko Modern, Kartiyono: Jangan Ubah Aturan demi Pemodal

“Pada 2027 harus sudah selesai. Kuncinya LP2B ini. Kalau sudah ditetapkan, kawasan di luar LP2B bisa disesuaikan dengan visi dan misi pembangunan pusat maupun daerah,” tandasnya.

Sumber: