18 Tuntutan Mahasiswa Jember, Gedung DPRD Dikepung Massa #IndonesiaSadar
Mahasiswa dan elemen masyarakat mengepung Gedung DPRD Jember dalam aksi #IndonesiaSadar dengan membawa 18 tuntutan, Jumat 30 Oktober 2026.-Edi Winarko-
JEMBER, MEMORANDUM.CO.ID – Mahasiswa bersama elemen masyarakat menggelar aksi #IndonesiaSadar dengan membawa 18 tuntutan terkait kebijakan pemerintah nasional di depan Gedung DPRD Jember, Jumat, 30 Oktober 2026.
Aksi tersebut menyoroti enam bidang persoalan, meliputi pendidikan, kesehatan, ekonomi, lingkungan, demokrasi, serta hak asasi manusia (HAM). Massa menilai berbagai kebijakan pemerintahan Prabowo-Gibran selama dua tahun terakhir belum menjawab persoalan masyarakat.
Mini kidi--
Massa aksi berkumpul di kawasan Double Way Universitas Jember (Unej) sejak pukul 13.00 WIB. Setelah menyampaikan orasi, mereka bergerak menuju bundaran depan Gedung DPRD Jember sekitar pukul 15.00 WIB.
BACA JUGA:Skandal Sekolah Rakyat Jember, Polisi Kantongi Identitas Terduga Pelaku Berstatus Mahasiswa Unhan
Dengan membawa jargon "Rakyat Bersatu Tak Bisa Dikalahkan", mahasiswa menyuarakan evaluasi terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai belum berpihak kepada kepentingan rakyat.
Koordinator Lapangan Aksi, Muhammad Dhiya'ul Haq, mengatakan 18 tuntutan tersebut merupakan akumulasi keresahan masyarakat terhadap persoalan di tingkat lokal maupun nasional.
BACA JUGA:Niat Bela Teman Yatim, Tiga Siswa Asrama Jember Malah Dihajar Mahasiswa Magang
"Kita membawa 18 tuntutan yang lahir dari enam bidang. Ini adalah manifestasi dari keresahan nyata masyarakat, baik di tingkat lokal Jember maupun secara nasional," seru Dhiya'ul di tengah massa aksi.
Menurutnya, demonstrasi tersebut merupakan bentuk kekecewaan terhadap perjalanan dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Mahasiswa menilai pemerintah belum menghadirkan solusi konkret atas berbagai persoalan yang membebani masyarakat.
BACA JUGA:Mahasiswa Jember Laporkan Dugaan TPKS dan Ancaman Penyebaran Video Pribadi
Salah satu sorotan utama adalah kebijakan anggaran pendidikan dan kesehatan yang dinilai terpinggirkan demi memprioritaskan program-program populis.
"Anggaran negara dikorbankan; dana pendidikan dipangkas, dana kesehatan disunat demi memprioritaskan program-program populis yang belum matang," tegasnya.
Sumber:
- Share:
