Pendapatan Transfer Turun, Bupati Warsubi Siapkan Efisiensi APBD Jombang 2027

 

JOMBANG, MEMORANDUM.CO.ID - Bupati Jombang Warsubi menyiapkan penyesuaian dan efisiensi belanja dalam Rancangan APBD 2027 menyusul proyeksi penurunan pendapatan transfer, dengan memastikan sektor pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan penguatan ekonomi masyarakat tetap menjadi prioritas.

Hal tersebut disampaikan Warsubi dalam rapat paripurna DPRD Jombang, Rabu 28 Oktober 2026, dengan agenda jawaban bupati atas pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan APBD 2027.

BACA JUGA:Bupati Warsubi Dorong Pembentukan Tim Penyelamat untuk Urai Polemik KPRI Sejahtera Jombang

Warsubi menyampaikan apresiasi atas berbagai masukan, kritik, dan pendalaman yang disampaikan legislatif. Menurutnya, pandangan fraksi menjadi bagian penting dalam menyempurnakan rancangan anggaran agar lebih terarah, efektif, dan akuntabel.

”Pembahasan Rancangan APBD yang berlangsung antara pemerintah dan DPRD merupakan proses demokrasi yang konstruktif untuk menghasilkan APBD yang lebih kuat dan akuntabel,” ujar Warsubi.

Mini kidi--

Ia menjelaskan, penyusunan APBD tidak sekadar berkaitan dengan alokasi anggaran, tetapi juga harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan mendorong percepatan pembangunan daerah. Karena itu, setiap masukan fraksi akan menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan anggaran yang tepat sasaran.

Menanggapi proyeksi penurunan pendapatan transfer pada 2027, Warsubi menyebut rancangan APBD saat ini masih memperhitungkan dana alokasi umum (DAU), dana bagi hasil (DBH), dan dana desa. Sementara itu, komponen transfer lainnya akan dialokasikan setelah terdapat penetapan dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi.

BACA JUGA:Pemkab Jombang Gelontorkan BLT DBHCHT Rp9,37 Miliar, Sasar 11.720 Buruh Tani dan Pabrik Rokok

Kondisi tersebut mendorong pemerintah daerah menyusun strategi belanja secara hati-hati. Warsubi menegaskan, penyesuaian anggaran akan dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan urgensi setiap kegiatan, termasuk mengefisienkan program yang dinilai kurang mendesak.

Di sisi lain, pemerintah memastikan sektor strategis tetap mendapat perhatian. Pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, serta penguatan ekonomi masyarakat menjadi program prioritas yang perlu dijaga keberlanjutannya.

Selain pendapatan transfer, pembahasan bersama fraksi-fraksi juga mencakup optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) dan efektivitas belanja. Upaya tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah daerah untuk menjaga kemampuan fiskal sekaligus memastikan anggaran memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

BACA JUGA:Tambang Intiland di Kudu Dikeluhkan Warga, DPRD Jombang Siap Cek Lokasi dan Perizinan

Sementara itu, Ketua DPRD Jombang Hadi Atmaji mengatakan, jawaban bupati menjadi salah satu tahapan penting dalam pembahasan Rancangan APBD 2027. Setelah agenda tersebut, pembahasan berlanjut pada penyampaian pemandangan akhir fraksi sebelum rancangan ditetapkan menjadi peraturan daerah (perda).

Sumber: