DPRD Surabaya Desak Pemkot Jamin Keberlanjutan Kampung Pancasila

 

SURABAYA, MEMORANDUM.CO.ID – DPRD Kota Surabaya mendesak pemerintah kota menjamin keberlanjutan Program Kampung Pancasila melalui pembinaan konkret, penyediaan sarana, pengawasan, dan alokasi anggaran yang memadai agar program tersebut tidak berhenti pada perlombaan seremonial.

Ketua Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pengembangan Kampung Pancasila DPRD Surabaya, Azhar Kahfi, menegaskan bahwa lomba yang melibatkan ribuan rukun warga (RW) se-Kota Surabaya harus menjadi pijakan awal untuk memetakan potensi dan kebutuhan nyata masyarakat.

“Program ini jangan hanya seremonial. Harus ada tindak lanjut dan keberlanjutan. Kemampuan setiap kampung berbeda-beda, sehingga perlu ada pendampingan dan dukungan fasilitas dari pemerintah,” tegas Kahfi.

BACA JUGA:Empat RW di Kelurahan Pagesangan Lolos 500 Besar Lomba Kampung Pancasila Surabaya

Anggota Komisi A DPRD Surabaya itu menilai hasil pemetaan lomba harus menjadi rujukan evaluasi. Kampung yang telah memiliki keunggulan perlu didorong agar semakin berkembang, sedangkan wilayah yang masih memiliki kekurangan harus memperoleh pembinaan intensif sesuai karakteristik masing-masing.

Untuk memperkuat efektivitas program, Kahfi mendorong keterlibatan aktif seluruh lapisan masyarakat, mulai dari pengurus RT/RW, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), tokoh masyarakat, hingga generasi muda. Intervensi Pemkot Surabaya juga harus disesuaikan dengan kebutuhan spesifik setiap wilayah.

Mini kidi--

“Harus ada ukuran yang jelas. Apa kelebihan kampungnya, apa kekurangannya, dan bagaimana pemerintah membantu mengembangkan potensi tersebut. Jadi bukan hanya pendampingan, tetapi juga dukungan fasilitas, pengawasan, dan penganggaran,” ujarnya.

Kahfi mencontohkan sejumlah bentuk dukungan yang dibutuhkan masyarakat. Kampung yang berfokus pada ketahanan pangan, misalnya, memerlukan alokasi bibit dan sarana pertanian pendukung.

Sementara itu, wilayah yang mengembangkan kelestarian lingkungan membutuhkan fasilitas pemilahan sampah hingga komposter. Adapun kampung yang berfokus pada keamanan memerlukan dukungan kamera pengawas (CCTV) dan pos ronda.

BACA JUGA:Kampung Pancasila Tak Sekadar Slogan, Pemkot Surabaya Dorong Nilai Pancasila Hidup di Masyarakat

Kahfi menambahkan, alokasi anggaran daerah perlu diselaraskan dengan program pembangunan di tingkat kelurahan. Langkah ini penting agar trofi maupun penghargaan lomba tidak sekadar menjadi simbol apresiasi, tetapi juga menjadi titik awal pembinaan berkelanjutan.

Sebagai payung hukum, DPRD Surabaya kini mematangkan penyusunan Raperda Pengembangan Kampung Pancasila. Regulasi tersebut merupakan penyempurnaan dari gagasan awal Raperda Kampung Cerdas yang disesuaikan dengan arah kebijakan daerah.

Raperda itu dirancang untuk memberikan kepastian mengenai definisi, arah pembangunan, mekanisme pengawasan, serta hak dan kewajiban seluruh pemangku kepentingan, termasuk kepastian alokasi anggaran dari Pemkot Surabaya.

Sumber: