Wali Kota Eri Cahyadi Setahun Ganti 13 Kepala Dinas

SURABAYA, MEMORANDUM.CO.ID - Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengungkap alasan di balik pergantian 13 kepala perangkat daerah (PD) dalam kurun waktu satu tahun. Rotasi tersebut dilakukan bukan karena faktor suka atau tidak suka, melainkan hasil evaluasi terhadap kinerja dan pencapaian target yang telah ditetapkan.

Eri menegaskan, setiap kepala perangkat daerah memiliki tanggung jawab untuk memastikan program yang dijalankan menghasilkan output dan outcome sesuai target.

“Karena setiap pekerjaan yang ada di Kota Surabaya, kita pasti lihat output dan outcome. Jadi di Surabaya ada 13 kepala dinas yang sudah berganti dalam waktu satu tahun. Karena bukan suka dan tidak suka, tapi mereka tidak bisa mencapai output dan outcome yang mereka janjikan dalam waktu satu tahun,” ujar Eri, Rabu (7/10/2026).

Gempur Rokok Illegal--
Menurutnya, pergantian pejabat merupakan bagian dari evaluasi untuk memastikan roda pemerintahan berjalan sesuai sasaran. Sebagai kepala daerah, Eri menyebut dirinya memiliki tanggung jawab menggerakkan seluruh unsur pemerintahan sekaligus masyarakat dalam pembangunan kota.

Ia mengibaratkan kepala daerah sebagai pemimpin orkestra yang harus mampu mengarahkan seluruh elemen agar bergerak dalam irama yang sama.

“Kepala daerah itu adalah pemimpin orkestra. Maka sama hari ini, wali kota atau kepala daerah di Kota Surabaya tidak akan pernah ada artinya ketika rakyat Surabaya tidak bersatu padu ikut membangun kotanya sendiri,” katanya.

Eri juga menyinggung perubahan pola kerja aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkot Surabaya. Menurutnya, ASN tidak cukup hanya bekerja dari balik meja kantor, tetapi harus hadir lebih dekat dengan masyarakat.
Salah satunya melalui pelayanan di balai RW.

“Di Surabaya kita ubah cara bekerja kita. Kami tidak bekerja lagi di kantor, tapi PNS kami dan ASN bekerjanya di balai RW. Kenapa? Karena harus dekat dengan rakyatnya, masyarakatnya,” paparnya.

Pendekatan tersebut, lanjutnya, sejalan dengan konsep pelayanan publik yang dirancang berdasarkan siklus kehidupan warga, mulai dari masa kehamilan hingga lanjut usia.

“Pelayanan publik di Surabaya itu kita lakukan mulai masyarakat Surabaya hamil sampai dengan di usia tua. Di situlah kita tentukan pelayanan publik apa yang akan kita lakukan,” tuturnya.

Tak hanya mengubah pola kerja ASN, Pemkot Surabaya juga menyederhanakan layanan berbasis digital. Ratusan aplikasi yang sebelumnya digunakan pemerintah maupun masyarakat dipangkas menjadi dua platform utama.

Yakni KantorKu sebagai aplikasi yang digunakan pemerintah dan WargaKu sebagai kanal masyarakat untuk menyampaikan laporan.
“Di Surabaya tidak boleh lagi ada terlalu banyak aplikasi, tapi ratusan aplikasi diubah menjadi dua,” jelasnya.

Eri menegaskan, seluruh kebijakan pemerintah daerah harus memiliki arah yang selaras dengan tujuan pembangunan nasional. Menurutnya, keberhasilan kepala daerah tidak cukup diukur dari banyaknya program yang dijalankan, tetapi harus terlihat dari perubahan indikator pembangunan.

Ia menyebut terdapat tujuh indikator utama yang menjadi ukuran, yakni mengurangi kemiskinan, menekan pengangguran terbuka, menurunkan angka stunting, mengurangi angka kematian ibu dan anak, meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM), mengurangi gini rasio, serta mendorong pertumbuhan ekonomi.

“Maka apapun yang dilakukan kepala daerah, ketika tujuh ini tidak ada perubahan, maka kepala daerah itu gagal dalam menjalankan tugasnya,” pungkasnya. (alf)

Sumber: