Dari Desa, Imigrasi Perkuat Pencegahan TPPO dan Penyelundupan Manusia di Blitar

BLITAR, MEMORANDUM.DISWAY.ID – Jajaran Imigrasi se-Jawa Timur memperkuat pengawasan keimigrasian berbasis desa melalui Desa Binaan Imigrasi (DBI) dan petugas imigrasi pembina desa (Pimpasa) untuk mendukung deteksi dini tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan penyelundupan manusia di Kabupaten BLITAR.

Selain itu, program DBI dan Pimpasa diarahkan untuk memperluas jangkauan pengawasan sekaligus mendukung deteksi dini terhadap potensi TPPO dan penyelundupan manusia di tingkat desa.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Timur, Novianto Sulastono, mengatakan pengawasan keimigrasian membutuhkan keterlibatan berbagai unsur, termasuk pemerintah desa dan masyarakat.

“Pengawasan keimigrasian tidak bisa hanya dilakukan dari kantor. Dibutuhkan keterlibatan pemerintah desa dan masyarakat agar berbagai potensi permasalahan dapat diketahui lebih awal dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan,” ujar Novianto, Sabtu 26 September 2026.

BACA JUGA:Wujudkan Semangat Imigrasi untuk Rakyat, Imigrasi Se-Jawa Timur Berbagi Bersama Wong Blitar

Mini kidi--

Sementara itu, Kepala Kantor Imigrasi Blitar, Aditya Nursanto, mengatakan pengawasan keimigrasian perlu dibangun lebih dekat dengan masyarakat.

“Imigrasi untuk rakyat ini bukan hanya dalam konteks pelayanan keimigrasian, tetapi juga bagaimana kami bisa hadir dan memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat,” ujar Aditya.

Menurut Aditya, keterlibatan pemerintah desa dan masyarakat diperlukan untuk memperkuat penyampaian informasi mengenai potensi persoalan keimigrasian.

“Dengan adanya DBI dan Pimpasa, kami ingin membangun sinergi dengan pemerintah desa dan masyarakat. Sehingga ketika ada potensi permasalahan keimigrasian, informasi tersebut bisa lebih cepat diketahui dan ditindaklanjuti,” katanya.

BACA JUGA:Immigration Goes to School, Imigrasi Blitar Edukasi Pelajar Cegah TPPO dan Eksploitasi PMI

Gempur Rokok Illegal--

Selain itu, forum analisis dan evaluasi tersebut mencakup capaian program, kendala pelaksanaan, dan potensi permasalahan di lapangan sebagai bahan perbaikan dan tindak lanjut.

Sementara itu, DBI diarahkan tidak sekadar menjadi sarana penyampaian informasi keimigrasian, tetapi juga ruang kolaborasi antara Imigrasi, pemerintah desa, dan masyarakat untuk mendukung deteksi dini berbagai persoalan keimigrasian.

Sumber: