Komisi IV DPR Dukung BPGMN Bentukan Prabowo untuk Cegah Karhutla

JAKARTA, MEMORANDUM.DISWAY.ID-Anggota Komisi IV DPR RI Rajiv Singh mendukung keputusan Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN). Badan tersebut dinilai dapat memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), khususnya di wilayah ekosistem gambut.
Rajiv mengatakan pembentukan BPGMN merupakan langkah yang dapat membantu pemerintah menangani potensi karhutla di enam provinsi yang memiliki wilayah gambut.
“Saya mendukung keputusan Bapak Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan Menhut kemarin tentang pembentukan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BP-GMN),” kata Rajiv kepada wartawan, Jumat (25/9).
Menurutnya, langkah pencegahan perlu diperkuat karena penanganan karhutla setelah api muncul membutuhkan biaya besar dan dapat berdampak terhadap kesehatan masyarakat.
“Pembentukan BP GMN ini akan sangat menolong pencegahan kebakaran hutan dan lahan pada ekosistem gambut di enam provinsi. Bagaimanapun mencegah pasti lebih baik daripada memadamkan api yang sangat mahal, sulit dan berdampak buruk bagi kesehatan masyarakat,” ujarnya.

Gempur Rokok Illegal--
Rajiv juga meminta Kementerian Kehutanan bersama lembaga terkait menyiapkan desain kelembagaan BPGMN yang kuat dan efektif. Menurutnya, pemerintah perlu mengambil pelajaran dari keberadaan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) yang sebelumnya telah dibubarkan pada 2024.
“Saya meminta kepada Kemenhut dan lembaga terkait untuk menyiapkan desain kelembagaan BP GMN yang kuat, koordinatif dan efektif dengan belajar pada kekuatan dan kelemahan ex-BRGM,” tuturnya.
Sebelumnya, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan
BPGMN yang akan dibentuk berbeda dengan BRGM. Salah satu perbedaannya terletak pada posisi kelembagaan.
Raja Juli mengatakan BRGM sebelumnya berada di bawah Kementerian Kehutanan, termasuk dalam urusan anggaran dan penyusunan rencana. Sementara BPGMN diarahkan Presiden Prabowo untuk berada langsung di bawah Presiden.
“Tadi Pak Presiden mengarahkan badan ini akan langsung di bawah Pak Presiden, diisi oleh para ilmuwan dan para profesional dan dilengkapi dengan anggaran yang cukup,” kata Raja Juli di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (24/9).
Raja Juli mengatakan pembentukan BPGMN ditujukan untuk memperkuat upaya pencegahan karhutla. Pemerintah menilai pencegahan lebih efisien dibandingkan penanganan secara reaktif setelah kebakaran terjadi. (day)

Sumber: