pupuk
iklan ulta memorandum

DPRD Surabaya Minta ASN Eksekusi Instruksi Wali Kota Soal Bansos

DPRD Surabaya Minta ASN Eksekusi Instruksi Wali Kota Soal Bansos

Anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya, Muhammad Syaifuddin--

SURABAYA, MEMORANDUM.DISWAY.ID - Realitas kemiskinan di lapangan kerap kali tak sejalan dengan angka dan status pada tumpukan kertas di atas meja. Fakta memprihatinkan ini ditemukan langsung oleh Anggota Komisi A DPRD Kota SURABAYA, Muhammad Syaifuddin, yang menyoroti nasib seorang lansia sebatang kara di kawasan Kali Kedinding.

Warga tersebut diketahui tidak masuk dalam daftar keluarga miskin secara administratif. Padahal, kondisi ekonominya sangat rentan. Sehari-hari, ia kesulitan memenuhi kebutuhan makan setelah anak kandungnya meninggal dunia. Praktis, lansia malang itu kini hanya menggantungkan sisa hidupnya dari uluran tangan sang menantu.

BACA JUGA:Ketua DPRD Surabaya Wanti-Wanti RT/RW, Penyaluran Bansos Harus Fair, Tak Boleh Ada Titipan

Menurut Syaifuddin, anomali di Kali Kedinding ini menjadi bukti nyata bahwa persoalan sosial tidak bisa sekadar diukur lewat kacamata administratif. Klasifikasi kemiskinan yang kaku kerap kali justru menjegal warga yang benar-benar membutuhkan pertolongan.


Mini kidi--

Karena itu, politikus muda Partai Demokrat yang akrab disapa Bang Udin ini mendukung penuh instruksi Wali Kota Surabaya. Sebelumnya, wali kota telah mewajibkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk turun gunung menyisir ulang data penerima bantuan sosial (bansos) dengan melihat kondisi riil warga.

BACA JUGA:Influenza pada Anak Melonjak, DPRD Surabaya Minta Dinkes Perketat Pemantauan

“Ini kan kerja administratif, kerja prosedural. Tetapi kalau kemudian kita mengikuti instruksi Wali Kota, itu adalah kerja yang lebih substansial. Artinya, kita mengedepankan kepentingan masyarakat Surabaya yang memang benar-benar membutuhkan bantuan tersebut,” ujar Bang Udin. 

Langkah berani kepala daerah yang meminta jajarannya mengabaikan kekakuan data demi kemanusiaan dinilai sebagai kebijakan yang sangat krusial. Syaifuddin menyebut, eksekutif telah mengambil keputusan tepat agar jaring pengaman sosial tidak salah sasaran.

BACA JUGA:Kasus Jeruk Berisi Larva di SDN Tandes Kidul I, DPRD Surabaya Desak Investigasi Total hingga Rantai Pasok SPPG

“Saya kira apa yang disampaikan Wali Kota Surabaya saat apel pagi ini merupakan terobosan yang luar biasa. Maka, statement atau instruksi dari Wali Kota seribu persen mutlak harus dijalankan,” tegasnya.

Sebagai wakil rakyat, Bang Udin mewanti-wanti seluruh mesin birokrasi di lingkungan Pemkot Surabaya agar segera mengubah pola pikir. Orientasi kerja ASN dalam penyaluran bansos tidak boleh lagi hanya berpatokan pada kelengkapan berkas demi menggugurkan kewajiban.

Pelayanan publik, tegas Bang Udin, harus menyentuh akar permasalahan. Ia meminta para abdi negara berani mengambil langkah diskresi yang berpihak pada warga telantar.


Gempur Rokok Illegal--

Sumber: