Freddy Poernomo Sindir Penguasa: Mafia Tanah Jangan Dibungkus Sengketa Perdata
Anggota DPRD Jawa Timur Fraksi Golkar, Freddy Poernomo.--
SURABAYA, MEMORANDUM.DISWAY.ID - Ramainya mafia tanah dan pernyataan keras Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak mendapat reaksi berbagai pihak. Salah satunya Anggota DPRD Jawa Timur, Freddy Poernomo dari Fraksi Golkar.
BACA JUGA:Ketua Fraksi PDIP DPRD Jatim Soroti 557 Ribu Ton Pupuk Bersubsidi Jawa TimurBelum Tersalur
Freddy yang juga doktor hukum pemerintahan, mengingatkan para penguasa negara, jangan hanya semata melihat sebatas pada narasi “mafia tanah adalah kejahatan pertanahan”. Pesan yang lebih kuat adalah bahwa mafia tanah merupakan masalah tata kelola.
BACA JUGA:DVI Polri Identifikasi 18 Korban KM Virgo Transport 8, Sembilan Jenazah Diserahkan
“Kejahatan menjadi efektif ketika manipulasi dokumen, kelemahan data, perantara, konflik kepentingan, dan dalam sebagian kasus keterlibatan oknum yang memiliki akses terhadap proses administrasi bertemu dalam satu rantai,” sebut Freddy Pornomo.
BACA JUGA:DPRD Jatim Siap Kawal Pemprov Amankan Aset dari Ancaman Mafia Tanah
Freddy menandaskan agar pejabat negara mengubah cara pandang, bahwa mafia tanah bukan semata-mata sengketa tanah. Sengketa bisa terjadi karena perbedaan batas, waris, jual beli, atau atas hak, penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat pada aset milik pemerintah (pemerintah Jawa Timur).
“Mafia tanah berbeda karena ada unsur rekayasa atau penyalahgunaan untuk memperoleh atau menguasai hak secara melawan hukum,” sebutnya.
BACA JUGA:Penyakit Mirip Flu Jangkiti 10 Kecamatan di Situbondo, Kendit Tertinggi dengan 14 Kasus
Karena itu, lanjut anggota dewan Jatim dapil Bojonegoro-Tuban itu terus mengingatkan masyarakat jangan mudah menganggap setiap sengketa sebagai mafia tanah.
BACA JUGA:Penyakit Mirip Flu Jangkiti 10 Kecamatan di Situbondo, Kendit Tertinggi dengan 14 Kasus
“Tetapi pemerintah juga jangan memperlakukan indikasi kejahatan terorganisasi sebagai sekadar sengketa perdata biasa,” tegas Freddy terus mengingatkan.
Mini kidi--
Menurut Freddy yang memahami seluk beluk hukum pemerintahan di tanah air ini, bahwa titik paling rawan justru berada pada rantai administrasi.
Sumber:
- Share:
